Akulturasipost,Pohuwato – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perbincangan hangat muncul dari warganet setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan isi paket makanan yang dibagikan kepada siswa selama bulan Ramadan, Selasa (24/02/2026).
Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Yanto Samarang dengan durasi sekitar 1 menit 36 detik, dan dengan cepat menyebar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat seorang kepala desa di wilayah Suka Makmur, Badrun Iyone, memperlihatkan secara rinci isi paket MBG yang diterima siswa.
Adapun isi paket tersebut terdiri dari satu bungkus roti, tiga butir kurma, satu butir telur, serta satu buah pisang matang. Tampilan menu ini kemudian memicu beragam tanggapan dari masyarakat, terutama terkait kesesuaian nilai anggaran dengan isi yang diterima.
Sejumlah warganet mempertanyakan kualitas dan nilai ekonomis paket tersebut. Bahkan, ada yang mencoba menghitung estimasi harga per item dan menilai totalnya tidak sebanding dengan anggaran yang disebut mencapai Rp15.000 per siswa.
Salah satu akun, HT, menuliskan rincian perkiraan harga tiap komponen makanan yang jika dijumlahkan mencapai Rp15.000. Namun, perhitungan tersebut justru menuai respons kritis dari pengguna lain yang menilai harga tersebut tidak realistis.
Komentar lain dari akun SU juga memperkuat perdebatan. Ia menyebutkan bahwa jika dikalkulasikan secara umum, harga dari item makanan tersebut tidak mencapai nominal yang disebutkan, sehingga memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Perdebatan di kolom komentar pun semakin memanas, dengan berbagai sudut pandang yang saling bertolak belakang. Sebagian menilai program ini tetap bermanfaat, sementara lainnya mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai standar menu, besaran anggaran, maupun mekanisme distribusi program MBG di Kabupaten Pohuwato.
Media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak berwenang guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
