Akulturasipost, Pohuwato— Rencana Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menemui Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan keluhan para penambang terkait kesulitan menjual emas menjelang Ramadan menuai kritik. Pendiri LSM LABRAK, Sonni Samoe, menilai langkah tersebut lebih bernuansa retorika politik ketimbang solusi nyata bagi masyarakat tambang.
Menurut Sonni, sikap Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap praktik jual beli emas yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin sebenarnya sudah cukup jelas. Karena itu, wacana pertemuan dengan gubernur untuk mencari jalan keluar dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
“Jika sejak awal pemerintah provinsi sudah menegaskan sikap terhadap aktivitas tambang ilegal, maka yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan menghadirkan rumusan solusi yang konkret,” ujar Sonni dalam keterangannya.
Ia menilai pemerintah daerah semestinya tidak membangun ekspektasi baru di tengah masyarakat penambang apabila belum memiliki konsep kebijakan yang jelas untuk ditawarkan kepada pemerintah provinsi. Menurutnya, langkah simbolik berupa pertemuan pejabat berpotensi menciptakan harapan yang sulit direalisasikan.
Sonni juga menyoroti bahwa persoalan tambang rakyat di Pohuwato bukanlah isu baru. Aktivitas tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif, bukan sekadar komunikasi politik antarpejabat.
Ia menyebut beberapa langkah yang seharusnya diprioritaskan pemerintah daerah, di antaranya percepatan proses Izin Pertambangan Rakyat (IPR), penataan mekanisme perdagangan emas rakyat, serta kepastian regulasi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tambang.
“Jika pemerintah daerah benar-benar ingin memperjuangkan nasib penambang, maka yang dibawa kepada gubernur seharusnya bukan hanya keluhan masyarakat, tetapi juga konsep solusi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Lebih lanjut, Sonni mengingatkan agar persoalan ekonomi masyarakat tambang tidak diposisikan sebagai isu musiman yang muncul menjelang momentum tertentu, termasuk bulan Ramadan. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang berlangsung setiap hari.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah kebijakan yang lebih konkret agar persoalan tambang rakyat tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum dan ekonomi.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan yang jelas dan berpihak pada penyelesaian masalah secara struktural, sehingga aktivitas ekonomi rakyat tidak terus berada dalam situasi yang serba tidak pasti,” tutup Sonni.(Tim Redaksi)
