Akulturasipost,GORONTALO – Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Gorontalo, Syahril Razak, menolak usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pani. Ia menyebut PSN itu sebagai nestapa bagi rakyat di Bumi Panua, Pohuwato.
Syahril menyampaikan sikap itu dalam pernyataan tertulis. Ia menilai konflik antara PT Merdeka Copper Gold dan warga Pohuwato belum selesai.
”Konflik perusahaan Merdeka Copper Gold terhadap rakyat Pohuwato tidak pernah selesai dari tahun ke tahun,” kata Syahril.
Ia merinci sejumlah persoalan. Menurutnya, perusahaan merampas hak rakyat atas lokasi tambang. Perusahaan juga mengeksplorasi konsesi lahan yang bermasalah. Izin usahanya pun cacat hukum.
Sengketa lahan itu memicu pembakaran kantor bupati pada 2023. Syahril menilai peristiwa tersebut membuktikan konflik menemui jalan buntu.
Ia menuding pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan PSN itu secara diam-diam. Menurutnya, pemerintah tidak menyelesaikan masalah dan justru menyerahkannya ke istana.
”Pemerintah bukannya menyelesaikan persoalan yang semakin hari semakin subur. Mereka malah meletakkan persoalan di depan pintu istana untuk diambil alih oleh negara,” ujarnya.
Syahril khawatir langkah itu membungkam suara rakyat. Ia juga menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto.
”Jika Presiden Prabowo Subianto menandatangani usulan ini, saya sampaikan secara terbuka: Presiden telah menciderai hak rakyat Pohuwato atas lokasi 100 hektare dan lokasi lain di konsesi PT Merdeka Copper Gold yang belum diselesaikan,” tegasnya.
DPD IMM Gorontalo menyesalkan sikap kedua pemerintah tersebut. “DPD IMM Gorontalo sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah ataupun provinsi. Mereka pengkhianat rakyat,” kata Syahril.
Syahril menegaskan akan mengawal persoalan ini. Ia akan menempuh berbagai cara untuk bertemu langsung dengan Presiden. Ia ingin melaporkan sikap pemerintah daerah dan provinsi secara tatap muka. Ia juga akan membawa dokumen yang sudah ia siapkan sejak lama.(tim Redaksi)
