Akulturasipost,JAKARTA, Akulturasipost.com — Rencana pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pani di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, mendapat sorotan dari Ketua Umum Forum Rakyat Nusantara (FORNUSA), Rusdi Bicara. Ia mendesak pemerintah dan PT Merdeka Copper Gold memastikan konflik lahan, perlindungan hak masyarakat, serta persoalan lingkungan diselesaikan sebelum proyek didorong lebih jauh.
Rusdi menegaskan, pembangunan kawasan industri tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal. Menurutnya, label Proyek Strategis Nasional tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan sosial, legalitas kegiatan usaha, maupun dampak lingkungan yang masih membutuhkan penanganan.
“Jangan sampai PSN Kawasan Industri Pani menjadi nestapa bagi rakyat Pohuwato. Sebelum proyek didorong lebih jauh, pemerintah harus memastikan persoalan lahan, hak masyarakat, dan lingkungan diselesaikan secara transparan, adil, serta sesuai hukum,” tegas Rusdi.
Ia meminta PT Merdeka Copper Gold memberikan penjelasan terbuka mengenai penguasaan lahan, pemenuhan hak masyarakat, legalitas kegiatan usaha, dan tanggung jawab lingkungan di wilayah operasionalnya. Rusdi menilai, komitmen investasi dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat terdampak.
Tak hanya kepada perusahaan, FORNUSA juga mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Provinsi Gorontalo membuka informasi mengenai proses pengusulan PSN Kawasan Industri Pani. Menurut Rusdi, masyarakat perlu mengetahui dasar pertimbangan kebijakan tersebut, termasuk bagaimana aspirasi warga terdampak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Ia turut mengingatkan peristiwa pembakaran Kantor Bupati Pohuwato pada 2023 sebagai pelajaran penting mengenai risiko konflik sosial yang tidak tertangani dengan baik. Karena itu, penyelesaian persoalan masyarakat dinilainya harus menjadi perhatian serius sebelum konflik kembali meluas.
Di luar polemik PSN Kawasan Industri Pani, Rusdi juga menyoroti dugaan aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Gorontalo. Ia mendesak Polda Gorontalo melakukan penegakan hukum secara transparan dan tanpa tebang pilih terhadap setiap aktivitas yang terbukti melanggar ketentuan.
Menurutnya, penanganan tambang ilegal tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan. Aparat diminta menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pihak yang mengendalikan operasi, hingga penampung hasil tambang apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Kami mendesak Kapolri melalui Mabes Polri segera membentuk tim khusus untuk memberantas tambang ilegal di Gorontalo. Jangan hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi telusuri juga pihak-pihak yang terbukti menjadi pengendali dan memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut,” ujar Rusdi.
Ia berharap tim khusus tersebut dapat mendukung penanganan pertambangan ilegal secara serius, independen, dan terukur, termasuk mendampingi Kapolda Gorontalo yang baru dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Rusdi juga meminta aparat mengevaluasi laporan masyarakat serta menindaklanjuti dugaan kerusakan lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Baginya, penegakan hukum harus berlaku terhadap siapa pun yang terbukti melanggar, tanpa dipengaruhi jabatan, kekuatan modal, ataupun kedekatan dengan kekuasaan.
Sebagai bentuk kontrol masyarakat sipil, FORNUSA menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa apabila tidak ada langkah konkret dalam penyelesaian konflik masyarakat Pohuwato dan penertiban tambang ilegal di Gorontalo.
Rusdi menegaskan, kepentingan investasi harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Ia meminta pemerintah tidak lepas tangan, perusahaan membuka ruang penjelasan, dan aparat menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan pertambangan.
“Kami tidak akan diam ketika hak rakyat diperlakukan sebagai hambatan investasi. PT Merdeka Copper Gold harus memberikan penjelasan, pemerintah jangan lepas tangan, dan Mabes Polri harus menunjukkan langkah nyata,” tegasnya.
Menurut Rusdi, penyelesaian konflik pertambangan di Pohuwato membutuhkan keterbukaan, dialog yang bermakna, serta penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap kepentingan pembangunan tidak berjalan dengan mengorbankan hak masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan Gorontalo.(Tim Redaksi)
