Akulturasipost, Kab. Malra – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Bin Raudha Arif Hanoeboen, mengajak pemerintah pusat untuk memperhatikan kondisi geografis daerah kepulauan saat menyalurkan program bantuan pendidikan. Permintaan ini disampaikan dalam rapat virtual Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bersama Bappenas dan Bappeda Provinsi Maluku, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati pada Senin (30/3/2026).
Raudha menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malra telah menyusun sejumlah program prioritas pendidikan yang akan diusulkan ke pusat, dengan harapan dapat direalisasikan untuk mengatasi tantangan di wilayahnya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan mengikuti workshop dengan Bappenas yang akan datang, yang dianggap sebagai momentum penting untuk memperjuangkan kebutuhan daerah.
Menurutnya, angka kemiskinan di Malra mencapai 21 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi Maluku sebesar 15 persen, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis karena sebagian besar wilayah Maluku adalah lautan. Faktor ini juga berdampak pada kualitas pendidikan, dimana banyak sekolah belum dapat merasakan manfaat program nasional secara penuh.
Namun demikian, Raudha mengapresiasi program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yang telah memberikan dampak positif dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah timur.
Ia mengakui bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Malra masih rendah hanya mencapai 57,95 persen dan belum tuntas, dengan capaian literasi dan numerasi yang perlu ditingkatkan.
Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pendidikan Malra berencana mengusulkan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Terpadu Daerah Kepulauan.
Raudha berharap pemerintah pusat dapat menerapkan pendekatan berbasis wilayah agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah kepulauan. (Erick)
