Aktivis Dipanggil, Tambang Rakyat Digusur: Bara Konflik Pani Kian Membakar Pohuwato

Thursday, 9 April 2026 - 03:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

  Akulturasipost, Pohuwato—Eskalasi konflik di wilayah tambang Pani kian memanas. Setelah sebelumnya diwarnai gelombang aksi protes, situasi kini memasuki babak baru dengan pemanggilan sejumlah aktivis oleh Polda Gorontalo pada Rabu (09/04/2026), memicu dugaan kuat adanya upaya pembungkaman terhadap suara kritis.

Sejumlah aktivis yang selama ini vokal menyoroti aktivitas Pani Gold Project harus menjalani pemeriksaan. Pemanggilan ini disebut berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi yang menolak keberadaan dan dampak proyek tambang tersebut.

Langkah aparat tersebut langsung menuai reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Terutama dari kelompok penambang lokal yang selama ini berada di garis depan konflik, kebijakan tersebut dinilai semakin mempersempit ruang aspirasi publik.

Di lapangan, situasi tak kalah tegang. Kamp-kamp tambang rakyat dilaporkan telah dibongkar oleh pihak MGR Group. Penggusuran ini tidak hanya menghilangkan sumber penghidupan warga, tetapi juga dinilai dilakukan tanpa skema solusi yang jelas bagi para penambang yang telah lama menggantungkan hidup di wilayah tersebut.

Lembaga Aksi Bela Rakyat (LABRAK) pun angkat suara. Presiden LABRAK, Rifqy Atha’ullah, menilai pemanggilan aktivis dan penggusuran tambang rakyat merupakan dua bentuk tekanan yang saling berkaitan terhadap masyarakat kecil.

“Ketika kritik dibalas dengan pemanggilan hukum dan rakyat digusur dari ruang hidupnya, maka ini bukan lagi sekadar konflik, melainkan bentuk nyata ketidakadilan,” tegas Rifqy.

Sebagai respons, LABRAK menyerukan konsolidasi besar-besaran. Mereka mengajak seluruh elemen aktivis, masyarakat sipil, dan penambang rakyat untuk bersatu dalam aksi lanjutan, termasuk rencana menduduki Kantor Bupati Pohuwato sebagai bentuk tekanan langsung kepada pemerintah daerah.

LABRAK memperingatkan, jika pemerintah tetap bersikap pasif, gelombang perlawanan dipastikan akan terus meluas. Bagi mereka, konflik ini bukan semata soal tambang, tetapi menyangkut keadilan, hak hidup, serta masa depan masyarakat lokal yang kian terdesak di tanahnya sendiri.(Tim Redaksi) 

Berita Terkait

Nyalip Truk, Mobil Operasional PGM Tabrak Anak di Hulawa, Warga Panik Evakuasi Korban
Dugaan Korupsi DLH Pohuwato Mengemuka, Sejumlah Pejabat Dipanggil Kejaksaan
Pasokan Pangan Digelontorkan ke Kei Besar, Tol Laut Jadi Kunci Stabilitas Harga
Nelayan Kangean Hilang Saat Melaut, Perahu Ditemukan Tanpa Awak
Pickup Angkut Solar Terbakar di Jalur Trans Pohuwato, Api Hanguskan 70 Persen Kendaraan
Arisan Rp20 Juta Berujung Sengketa, Pemenang Hanya Terima Rp10 Juta
Hidupkan Tradisi, Lebaran Betawi 2026 Perkuat Identitas Budaya Jakarta
Fasilitas Terbatas, Layanan Belum Maksimal: Tantangan Kesehatan di Kei Besar
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 16 April 2026 - 09:36

Nyalip Truk, Mobil Operasional PGM Tabrak Anak di Hulawa, Warga Panik Evakuasi Korban

Thursday, 16 April 2026 - 09:23

Dugaan Korupsi DLH Pohuwato Mengemuka, Sejumlah Pejabat Dipanggil Kejaksaan

Wednesday, 15 April 2026 - 07:21

Pasokan Pangan Digelontorkan ke Kei Besar, Tol Laut Jadi Kunci Stabilitas Harga

Monday, 13 April 2026 - 14:36

Nelayan Kangean Hilang Saat Melaut, Perahu Ditemukan Tanpa Awak

Sunday, 12 April 2026 - 11:46

Pickup Angkut Solar Terbakar di Jalur Trans Pohuwato, Api Hanguskan 70 Persen Kendaraan

Berita Terbaru