Akulturasipost, –Pohuwato Tekanan publik terhadap Kepala Desa Yipilo, Kecamatan Wanggarasi, kian menguat. Aliansi Masyarakat Yipilo turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa, mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) segera mengeluarkan hasil kajian sebagai dasar pencopotan kepala desa.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yipilo yang secara bulat merekomendasikan pemberhentian kepala desa. Keputusan BPD itu disebut sebagai representasi resmi suara masyarakat desa.
Dalam dinamika aksi, massa akhirnya mendapat kepastian. Dinas PMD mengeluarkan surat rekomendasi resmi terkait pencopotan Kepala Desa Yipilo yang telah disampaikan kepada Bupati Pohuwato.
Tak hanya itu, PMD juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti proses tersebut melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh bupati.
Koordinator Lapangan aksi, Fikri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lengah dalam mengawal proses tersebut hingga tuntas.
“Kami meminta Bupati Pohuwato segera mengeluarkan SK pencopotan Kepala Desa Yipilo sesuai rekomendasi. Ini keputusan resmi BPD yang mewakili masyarakat. Jangan ada penundaan tanpa kejelasan,” tegas Fikri.
Ia juga mengingatkan, jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
“Kalau masih terjadi keterlambatan, kami akan kembali turun dengan aksi berjilid. Ini bentuk keseriusan kami mengawal aspirasi rakyat,” ujarnya.
Aliansi Masyarakat Yipilo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hingga terbitnya SK dari Bupati Pohuwato, sebagai bentuk penegakan atas keputusan bersama yang telah disepakati.
(TIM REDAKSI)
