Akulturasipost, POHUWATO — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pohuwato mendesak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mempertimbangkan berkantor sementara di Kalimantan untuk memperkuat koordinasi penanganan kebakaran sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan gedung-gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum IMM Cabang Pohuwato, Yulan G. Bula, menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran hutan, melainkan krisis lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat dan membutuhkan tindakan cepat serta terkoordinasi dari pemerintah pusat.
“Presiden harus menunjukkan keseriusan melalui tindakan nyata, bukan hanya instruksi dan pernyataan. Ketika karhutla mengancam kehidupan masyarakat, negara harus hadir dengan langkah pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum yang tegas,” ujar Yulan.
IMM Pohuwato turut menyoroti dampak asap karhutla yang berpotensi melintasi batas negara dan mengganggu kualitas udara negara tetangga. Menurut IMM, persoalan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dianggap sebagai masalah rutin yang cukup ditangani setelah kebakaran meluas.
Ketua Bidang Organisasi IMM Cabang Pohuwato, Rifqy A. Samoe, mendorong Presiden Prabowo mempertimbangkan berkantor sementara di Kalimantan agar koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif.
Rifqy mencontohkan langkah Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang pada Mei 2006 memindahkan sementara aktivitas kantornya ke Gedung Agung, Yogyakarta, setelah gempa bumi melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan korban serta memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah. SBY berkantor di Yogyakarta sejak 27 hingga 31 Mei 2006.
“Preseden SBY menunjukkan bahwa dalam situasi bencana, lokasi kerja Presiden dapat disesuaikan untuk mendukung koordinasi penanganan. Karena itu, kami mendorong Presiden Prabowo mempertimbangkan langkah serupa di Kalimantan. Jika krisis karhutla membutuhkan koordinasi yang lebih intensif, kepemimpinan harus hadir untuk memastikan keputusan berjalan cepat dan tepat,” tegas Rifqy.
IMM Pohuwato juga menyoroti besarnya anggaran pembangunan IKN yang diumumkan mencapai Rp48,8 triliun untuk tahap kedua periode 2025–2029. Menurut IMM, infrastruktur yang dibangun menggunakan uang rakyat harus dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.
“Jangan sampai gedung-gedung IKN hanya menjadi simbol pembangunan yang mahal, sementara persoalan lingkungan yang mengancam keselamatan rakyat tidak ditangani secara maksimal. Infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat harus benar-benar difungsikan,” lanjut Rifqy.
IMM Cabang Pohuwato menegaskan bahwa usulan berkantor sementara di IKN dan memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan bukan sekadar persoalan simbolik. Langkah tersebut harus disertai kesiapan personel dan peralatan pemadaman, perlindungan masyarakat terdampak, pencegahan berkelanjutan, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.
“Keselamatan rakyat dan lingkungan harus menjadi prioritas. Presiden harus membuktikan bahwa negara tidak hanya mampu membangun ibu kota baru, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari bencana karhutla,” tutup Yulan.(Tim Redaksi)
