Pohuwato – Aksi unjuk rasa kembali menggema di linkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pada senin 20/01/3026 penyampaian aspirasi yang digelar sejumlah elemen masyarakat Pohuwato yang tergabung dalam Perkumpulan Orang Pohuwato Merdeka(OPM)diwarnai kekecewaan. Hal itu disampaikan langsung oleh Rusli Laki, Jendral lapangan sekaligus orator aksi, yang menilai ketidakhadiran Bupati Pohuwato sebagai bentuk kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap suara rakyat.
Rusli menegaskan, meski aksi tersebut belum membuahkan hasil maksimal, pihaknya memastikan perjuangan tidak akan berhenti. “Aksi yang kami lakukan hari ini sungguh sangat mengecewakan karena Bupati Pohuwato tidak berada di tempat. Namun kami pastikan akan kembali, agar bagaimana kemudian Bapak Bupati benar-benar berpihak kepada rakyat Pohuwato,” tegasnya di hadapan massa.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama massa aksi. Meski demikian, Rusli menekankan bahwa komitmen tersebut akan terus dikawal. “Kami berterima kasih kepada anggota dewan yang hadir dan telah menandatangani MoU, tetapi kami akan tetap mengawal kesepakatan itu. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri,” ujarnya.
Dalam orasinya, Rusli mengingatkan bahwa pemerintah semestinya berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau korporasi. Ia mengutip prinsip Salus populi suprema lex esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi—sebagai pengingat moral bagi para pemangku kebijakan. “Pikirkan nasib rakyat, jangan sampai kita menjadi inlander di negeri sendiri,” katanya lantang.
Terkait penertiban aktivitas pertambangan, Rusli mengakui bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dan kewajiban aparat penegak hukum (APH). Namun ia menilai penertiban tanpa solusi justru menambah beban rakyat kecil, khususnya penambang lokal dan para pedagang yang bergantung pada aktivitas tersebut. “Penertiban ini berdampak langsung pada menurunnya penghasilan masyarakat. APH harus hadir dengan solusi, bukan sekadar penindakan,” ucapnya.
Rusli juga mengkritisi pernyataan yang hanya menyoroti kerusakan lingkungan dengan menyalahkan penambang lokal. Menurutnya, persoalan lingkungan harus dilihat secara menyeluruh dan adil. “Tidak seharusnya hanya menyalahkan penambang lokal, sementara kita berdiri di atas hutan yang sudah gundul,” tambahnya.
Ia pun berharap pimpinan kepolisian daerah dalam hal ini Kapolres Pohuwato dan jajarannya dapat menjalankan perannya secara selaras dengan semangat 3M—melayani, melindungi, dan mengayomi—serta benar-benar mendengarkan suara rakyat. Mengakhiri pernyataannya, Rusli menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adalah kekuatan utama dalam demokrasi. “Vox populi, vox dei—suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkasnya.
Tim Redaksi
