Akulturasipost,POHUWATO — Persoalan akses menuju kawasan pertambangan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pohuwato. Kali ini, kegelisahan disampaikan Hendarto Hippy alias Bung Kahe, warga Pohuwato yang selama ini dikenal sebagai ojek tambang sekaligus salah seorang pendukung pasangan Saipul Mbuinga–Iwan Adam (SIAP) pada Pilkada Pohuwato 2024.
Dalam unggahannya pada 11 September 2026, Bung Kahe menyampaikan keresahan terkait kondisi penambang lokal dan tukang ojek yang disebut terdampak setelah akses jalan menuju lokasi tambang ditutup oleh perusahaan.
Menurut Bung Kahe, penutupan akses tersebut tidak hanya berdampak terhadap aktivitas penambangan, tetapi juga memengaruhi penghasilan tukang ojek yang selama ini menggantungkan pendapatan dari mobilitas para penambang menuju kawasan tersebut.
Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan terhadap pemerintah daerah maupun lembaga legislatif. Bung Kahe mempertanyakan langkah pemerintah dalam memastikan masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah secara legal dan aman.
Keresahan tersebut menjadi sorotan tersendiri karena Bung Kahe sebelumnya merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan dukungan politik kepada pasangan SIAP pada Pilkada 2024. Dukungan politik itu kini berhadapan dengan persoalan konkret yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah, khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan dan jasa transportasi di kawasan tambang.
Bung Kahe juga menyinggung keberadaan aktivitas pertambangan tradisional yang menurutnya telah berlangsung dan menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Pohuwato selama bertahun-tahun.
Ia mempertanyakan kebijakan penghentian aktivitas masyarakat apabila kegiatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Menurutnya, penertiban semestinya juga diikuti dengan solusi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui mekanisme yang legal, aman, dan tidak merusak lingkungan.
Selain persoalan mata pencaharian, Bung Kahe turut menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi lingkungan di kawasan pertambangan. Pembukaan lahan di sejumlah kawasan pegunungan disebut berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, terutama ketika memasuki musim penghujan.
Namun, kekhawatiran mengenai dampak lingkungan tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan serta penjelasan dan kajian teknis dari instansi yang memiliki kewenangan.
Di sisi lain, Bung Kahe mengisyaratkan bahwa kekecewaan masyarakat dapat berpengaruh terhadap pilihan politik pada Pemilu maupun Pilkada 2029 apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan solusi.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan pertambangan di Pohuwato tidak semata menyangkut aktivitas ekonomi dan akses jalan. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih luas, yakni keberlangsungan mata pencaharian, kepastian hukum, pengelolaan lingkungan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, publik kini menunggu penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, DPRD Kabupaten Pohuwato, dan DPRD Provinsi Gorontalo mengenai sejumlah hal.
Di antaranya, apa status dan dasar penutupan akses jalan menuju kawasan tambang, siapa yang memiliki kewenangan atas akses tersebut, bagaimana posisi perusahaan terkait penutupan akses, serta langkah pemerintah terhadap penambang lokal dan tukang ojek yang terdampak.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah tersedia skema solusi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan tradisional, terutama apabila aktivitas tersebut tidak lagi diperbolehkan karena alasan hukum maupun lingkungan.
Sebab bagi masyarakat kecil, akses menuju kawasan tambang bukan semata persoalan jalur transportasi. Bagi sebagian warga, akses tersebut berkaitan langsung dengan sumber pendapatan, kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, hingga keberlangsungan kehidupan sehari-hari.
Dan di tengah persoalan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang patut dijawab pemerintah: ketika rakyat kehilangan sumber nafkah, ke mana negara harus hadir?
Bagi Bung Kahe, kritik yang disampaikannya bukan hanya soal aktivitas tambang, tetapi juga mengenai harapan agar pemerintah hadir memberikan kepastian dan solusi bagi masyarakat.
Sebab dukungan politik masyarakat pada akhirnya bukanlah cek kosong. Setelah kontestasi politik berakhir, yang tersisa adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk mereka yang berada di lapisan paling bawah.(Tim Redaksi)
