Akulturasipost,Pohuwato — Pemerintah Kabupaten Pohuwato menegaskan komitmennya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini tercermin dari kehadiran Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dalam audiensi penyampaian hasil pengawasan Tahun 2025 serta rencana pembinaan dan pengawasan Tahun 2026 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Kegiatan tersebut berlangsung di Library Cafe BPKP Provinsi Gorontalo, Senin (09/02/2026), dan menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas untuk menyamakan persepsi dalam memperkuat sistem pengendalian intern serta manajemen risiko pemerintahan.
Audiensi ini dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional BPKP. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau, para asisten, Inspektur Daerah Irfan Saleh, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Mengawali sambutannya, Wabup Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Pohuwato yang pada waktu bersamaan sedang menjalankan tugas di luar daerah, sehingga memberikan mandat kepadanya untuk mewakili pemerintah daerah dalam audiensi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wabup Iwan menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo atas peran aktif dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintah secara profesional, independen, dan konstruktif.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, khususnya kepada Kepala Perwakilan beserta seluruh jajaran, atas kontribusi nyata dalam mengawal tata kelola pemerintahan melalui pengawasan yang objektif dan berkelanjutan,” ujar Iwan Adam.
Ia menegaskan, hasil pengawasan Tahun 2025 yang dipaparkan BPKP merupakan gambaran objektif atas kondisi tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari manajemen risiko hingga efektivitas sistem pengendalian intern yang telah diterapkan di Kabupaten Pohuwato.
Pemerintah daerah, lanjut Iwan, memandang hasil pengawasan tersebut tidak semata sebagai evaluasi administratif, melainkan sebagai instrumen pembelajaran untuk mendorong perbaikan berkelanjutan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
Lebih jauh, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan secara serius, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.
Terkait rencana pembinaan dan pengawasan Tahun 2026, Wabup Iwan menyambut positif arah kebijakan BPKP yang semakin berbasis risiko, terintegrasi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja dan pencegahan penyimpangan sejak dini. Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Di akhir sambutannya, Wabup Iwan berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga pendampingan, asistensi, dan penguatan kapasitas aparatur.
Kolaborasi tersebut dinilai krusial untuk mendukung pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap kebijakan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
Tim redaksi
