Akulturasipost,Pohuwato—Dokumen Dugaan Kerugian Negara Triliunan Digelontorkan ke BPK, Ombudsman, Kejati — LABRAK Siapkan Langkah ke KPK
akulturasipost.com, Gorontalo — Dugaan skandal tata kelola perkebunan di Pohuwato kini bergerak menuju tingkat nasional. Dalam langkah yang disebut sebagai “serangan dokumen berlapis”, pendiri LSM LABRAK Sonni Samoe pada Jumat, 13 Februari 2026 resmi menyerahkan laporan investigasi ke BPK dan Ombudsman Gorontalo. Sehari sebelumnya, laporan yang sama telah masuk ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Namun belum akhir, LSM LABRAK mengumumkan rencana membawa dokumen tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah lanjutan jika pemeriksaan daerah tidak bergerak cepat.
Laporan yang diserahkan memuat dugaan potensi kerugian negara dalam skala triliunan rupiah, kegagalan memberikan kewajiban hukum perusahaan perkebunan, serta indikasi pembiaran pengawasan yang berlangsung lebih dari satu dekade. Dokumen tersebut menyodorkan analisa hukum, kronologi administratif, hingga estimasi kerugian Perekonomian Negara dan Kerugian fiskal yang termasuk bersifat struktural.
Sonni Samoe menyatakan kasus ini bukan lagi persoalan lokal.
“Ini bukan sekadar Kasus Perkebunan. Ada dugaan kebobrokan sistem pengawasan negara di dalamnya. Kalau dibiarkan, akan menjadi pesan bahwa aturan negara bisa dipecundangi dan itu berbahaya,” katanya.
Menurutnya, yang paling mengejutkan bukan semata-mata karena banyaknya angka kerugian Trilyunan, melainkan juga karena lamanya kewajiban hukum yang diduga tidak ditegakkan.
“Lebih dari sepuluh tahun Aturan negara dilecehkan, selama itu pula hak masyarakat di “Perkosa” ” Ungkap Sonni ” Negara tidak boleh kalah oleh pembiaran sistemik ini. Jika aparat diam, kami akan membawa ini ke tingkat nasional,” tegas Sonni.
Ia memastikan laporan tidak menuding individu tertentu, melainkan meminta audit dan penyelidikan resmi berbasis data.
“Kami tidak menunjuk orang. Kami mengungkap fakta. Dan fakta ini terlalu besar untuk di tutup tutupi,” ujarnya.
Masuknya laporan ke tiga institusi sekaligus membuka jalur pemeriksaan pidana, audit kerugian negara, dan investigasi maladministrasi. Jika rencana pelaporan ke KPK terealisasi, kasus ini berpotensi menjadi salah satu eskalasi terbesar dugaan pelanggaran tata kelola perkebunan di daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Sonni menyebut langkah ke KPK sebagai sinyal bahwa kasus ini tidak akan berhenti di meja birokrasi lokal.
“Kami sudah mengetuk pintu daerah, namun jika diperlukan kamipun akan mendobrak pintu pusat. Negara tidak boleh alergi terhadap kebenaran,” katanya.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, satu pertanyaan kini menggantung: “apakah aparat akan bergerak cepat, atau laporan ini akan menjadi catatan panjang tentang dugaan kebobrokan sistemik???
“dan jika itu terjadi, maka Rakyat akan terus sengsara, menjadi Korban Korporasi bahkan Oligarki yang tak punya hati nurani..” Tutup Sonni.
Publik menunggu…..
Dan jam terus berdetak…..
(Tim Redaksi)
