Ketika Semangat Sumpah Pemuda Diuji oleh Kekuasaan Kapitalis dan Amnesia Moral Para Pemimpin
Oleh: Ismail Tino
Presiden LSM Lembaga Aksi Bela Rakyat (LABRAK)
Setiap 28 Oktober, kita lantang mengucapkan Sumpah Pemuda, mengenang keberanian generasi 1928 yang menyatukan bangsa demi cita-cita kemerdekaan. Namun, di tengah khidmatnya seremoni, ada pertanyaan yang mengusik nurani: apakah kita benar-benar mewarisi semangatnya, atau hanya menghafal kata-katanya? Di Pohuwato, ketika masyarakat masih memperjuangkan hak, penghidupan, dan kepastian hukum di tengah konflik pertambangan dan perkebunan sawit, ironi itu terasa nyata. Kita merayakan persatuan di podium, sementara sebagian rakyat masih berjuang agar didengar di tanah kelahirannya sendiri.
Di balik gemerlap investasi dan angka pertumbuhan ekonomi, ada kehidupan manusia yang tidak boleh diabaikan. Ada penambang tradisional yang mencemaskan masa depannya, petani yang mengharapkan kepastian atas lahan dan kemitraan, serta keluarga yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam di sekitarnya. Bagi mereka, tanah bukan sekadar objek ekonomi, melainkan ruang hidup, sejarah, dan warisan bagi anak cucu. Pembangunan seharusnya memperluas kesejahteraan, bukan melahirkan kecemasan baru. Betapa ironis ketika kekayaan alam terus dihitung nilainya, sementara penderitaan masyarakat yang hidup di atasnya seolah tak masuk dalam perhitungan.
Kritik terhadap kekuasaan kapitalis dan gejala neokolonialisme menjadi relevan ketika kekuatan modal berpotensi menempatkan masyarakat dalam posisi tawar yang lemah. Ini bukan berarti setiap investasi adalah penjajahan, tetapi pembangunan wajib diuji berdasarkan keadilan, kepatuhan hukum, distribusi manfaat, dan perlindungan lingkungan. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai aturan, tetapi tidak boleh menempatkan keuntungan di atas martabat manusia. Kemerdekaan menjadi ironi ketika rakyat bebas mengibarkan bendera, tetapi merasa tidak berdaya mempertahankan ruang hidupnya sendiri.
Di tengah konflik tersebut, pemerintah tidak boleh sekadar menjadi penonton. Pengaduan masyarakat mengenai lahan, kompensasi, perizinan, dan dampak lingkungan harus diperiksa secara objektif serta ditindaklanjuti secara transparan. Persoalan yang berlarut tanpa kepastian dapat menumbuhkan persepsi pembiaran dan mengikis kepercayaan publik. Kita tidak boleh menuduh adanya kesengajaan tanpa bukti, tetapi pemerintah wajib menjelaskan tindakan dan hasil pengawasannya. Negara tidak harus memusuhi perusahaan untuk membela rakyat; negara hanya harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk kepada modal dan keadilan tidak berhenti di depan pagar konsesi.
Di sinilah kita perlu mengkritik amnesia moral kekuasaan: keadaan ketika pemimpin fasih berbicara tentang nasionalisme dan kesejahteraan, tetapi tanggung jawab kemanusiaan tidak cukup tercermin dalam tindakan. Apa arti satu tanah air jika rakyat merasa asing di tanahnya sendiri? Apa arti satu bangsa jika masyarakat kecil merasa harus berjuang sendirian menghadapi persoalan yang menyangkut kehidupannya? Sumpah Pemuda bukan sekadar kewajiban seremonial, melainkan panggilan untuk mendengarkan, melindungi, dan menyelesaikan persoalan rakyat. Tragedi kepemimpinan bukan hanya ketika kekuasaan disalahgunakan, tetapi juga ketika kekuasaan kehilangan kepekaan terhadap alasan mengapa ia diberikan.
Sebagai Presiden LSM Lembaga Aksi Bela Rakyat (LABRAK), saya menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukanlah permusuhan terhadap pembangunan. Kritik merupakan bagian dari tanggung jawab demokratis untuk memastikan bahwa pembangunan tetap berpijak pada hukum dan kepentingan publik. Perjuangan harus dibangun melalui bukti, argumentasi, advokasi, dan keberanian menuntut pertanggungjawaban secara sah. Kami tidak menghendaki kebencian, tetapi tidak pula akan menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar. Perlawanan yang bermartabat bukan sekadar menentang kekuasaan, melainkan memastikan kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang.
Kepada seluruh masyarakat Pohuwato, mari bersatu tanpa harus menyeragamkan pikiran. Penambang, petani, nelayan, pekerja, pemuda, tokoh adat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat memiliki kepentingan bersama dalam menjaga martabat, lingkungan, dan masa depan daerah. Jangan biarkan perbedaan memecah solidaritas atau kemarahan berubah menjadi permusuhan antarsesama. Kumpulkan bukti, kawal pengaduan, pahami hak, dan tempuh jalan perjuangan yang damai serta bermartabat. Sebab, masyarakat yang bersatu dengan pengetahuan dan integritas memiliki kekuatan moral untuk menuntut perubahan tanpa kehilangan kemanusiaannya.
Pada akhirnya, Sumpah Pemuda akan kehilangan ruhnya jika hanya hidup di podium, sementara jeritan rakyat menghilang di luar pagar konsesi. Kami tidak menolak investasi; kami menolak pembangunan yang mengabaikan martabat manusia. Kami tidak memusuhi pemerintah; kami menuntut pemerintah menunaikan tanggung jawabnya. Kepada para pemimpin, buktikan nasionalisme melalui keadilan, bukan sekadar pidato. Kepada perusahaan, buktikan tanggung jawab melalui kepatuhan hukum dan penghormatan terhadap masyarakat. Kepada rakyat, mari rapatkan barisan demi masa depan bersama. Jangan biarkan amnesia moral kekuasaan mengubur cita-cita persatuan di bawah bayang-bayang kepentingan modal. Sebab, bangsa yang besar bukan bangsa yang paling lantang mengucapkan sumpah, melainkan bangsa yang paling sungguh-sungguh menepatinya.
Ismail Tino
Presiden LSM Lembaga Aksi Bela Rakyat (LABRAK)
