Akulturasipost, Gorontalo—Kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Gorontalo memunculkan sorotan tajam dari masyarakat, khususnya terkait konflik tambang yang hingga kini terus memanas di Kabupaten Pohuwato.
Di tengah agenda kunjungan dan seremoni peresmian program pemerintah, keresahan masyarakat penambang tradisional justru semakin menguat. Warga menilai negara belum sepenuhnya hadir dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi di wilayah pertambangan rakyat.
Masyarakat penambang tradisional mengaku selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Namun belakangan, mereka merasa ruang hidup dan mata pencaharian mereka semakin terdesak seiring masuknya perusahaan tambang yang beroperasi dengan dasar perizinan resmi.
Situasi tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan. Konflik yang terjadi dinilai bukan sekadar persoalan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut ketimpangan akses dan perlindungan terhadap masyarakat lokal.
Sejumlah rekaman dan kesaksian warga yang beredar di media sosial memperlihatkan ketegangan saat proses penertiban berlangsung. Kondisi itu memunculkan anggapan bahwa masyarakat kecil berada dalam posisi yang lemah di tengah kepentingan investasi dan korporasi.
“Negara harus hadir untuk semua, bukan hanya untuk pemilik modal,” ungkap salah satu warga dalam rekaman yang beredar luas.
Kunjungan Presiden ke Gorontalo pun memunculkan harapan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada agenda seremoni, tetapi juga turun langsung melihat kondisi masyarakat di lokasi konflik pertambangan Pohuwato.
Warga meminta pemerintah mengambil langkah konkret, mulai dari menghentikan tindakan yang dianggap merugikan penambang tradisional, mengevaluasi izin perusahaan tambang, hingga membuka ruang dialog yang adil bagi masyarakat terdampak.
Bagi masyarakat Pohuwato, persoalan ini bukan hanya tentang tambang, tetapi tentang hak hidup, pekerjaan, dan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap situasi yang berkembang. Sebab jika aspirasi masyarakat terus diabaikan, dikhawatirkan ketidakpercayaan publik terhadap negara akan semakin besar.
“Negara harus memilih berdiri bersama rakyat atau membiarkan ketidakadilan terus terjadi,” demikian seruan yang terus digaungkan masyarakat di tengah.(Tim Redaksi
