POHUWATO — Ketegangan kembali mewarnai kawasan pertambangan emas Gunung Pani, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Sejumlah camp penambang disebut dibongkar di tengah belum tuntasnya persoalan lahan yang oleh masyarakat masih dipersoalkan.
Situasi tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar melalui akun Facebook Ikram Setya Tino pada Sabtu (5/9/2026). Dalam video terlihat sejumlah personel TNI dan Polri berada di sekitar lokasi, sementara sejumlah camp penambang tampak telah dibongkar.
Peristiwa itu kembali membuka ruang perdebatan mengenai keberadaan masyarakat penambang di kawasan Gunung Pani, terutama menyangkut akses terhadap lokasi, keberadaan camp, hingga penyelesaian persoalan lahan.
Melalui unggahannya, Ikram menyampaikan keresahan masyarakat penambang yang merasa persoalan mereka belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah merespons aspirasi masyarakat yang menurutnya telah berulang kali disampaikan melalui komunikasi langsung maupun surat resmi.
Nada kekecewaan bahkan dituangkan dalam pernyataan yang cukup keras.
«“Apakah harus terjadi pertumpahan darah baru kalian mau mendengar suara kami?” tulis Ikram.»
Namun, di balik pernyataan tersebut, Ikram menegaskan bahwa masyarakat tidak menginginkan konflik maupun kekerasan.
«“Kami tidak mau pertumpahan darah. Kami tidak mau kekerasan,” tulisnya.»
Ia meminta pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga pemerintah pusat segera mengambil langkah sebelum ketegangan di lapangan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Masyarakat, menurutnya, membutuhkan ruang dialog untuk membicarakan persoalan yang selama ini belum menemukan titik temu, termasuk mengenai lahan dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
Perusahaan: Pembongkaran Berkaitan dengan Keselamatan
Di sisi lain, Pani Gold Mine memberikan penjelasan berbeda mengenai pembatasan akses dan pembongkaran camp di kawasan perusahaan.
External Affairs Pani Gold Mine, Kurniawan Siswoko, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi bahaya di area kerja perusahaan.
Menurut Kurniawan, keselamatan masyarakat maupun karyawan menjadi pertimbangan utama perusahaan.
“Perusahaan mengutamakan keselamatan (safety) bagi masyarakat dan karyawan perusahaan,” kata Kurniawan.
Ia menjelaskan, sebelum pembongkaran dilakukan, pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat.
Perusahaan juga mengingatkan mengenai tingginya aktivitas alat berat di kawasan proyek. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan apabila masyarakat tetap beraktivitas atau bermukim di area yang menjadi jalur maupun lokasi kerja alat berat.
“Kami mengajak masyarakat untuk mengutamakan keselamatan jiwa,” ujarnya.
Pihak perusahaan juga menyinggung insiden tanah longsor yang sebelumnya terjadi di area buffer zone cagar alam. Dalam peristiwa tersebut, lima penambang dilaporkan meninggal dunia.
Bagi perusahaan, kejadian itu menjadi pengingat bahwa aktivitas di kawasan dengan kondisi medan dan risiko tertentu harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan.
“Insiden semacam ini hendaknya menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak berkegiatan di area berbahaya dan berisiko,” jelas Kurniawan.
Pemerintah Diuji Menjadi Penengah
Perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan perusahaan memperlihatkan bahwa persoalan Gunung Pani tidak hanya berkaitan dengan keberadaan camp penambang.
Di satu sisi, masyarakat meminta persoalan lahan dan keberadaan mereka memperoleh penyelesaian yang dianggap adil. Di sisi lain, perusahaan menempatkan aspek keselamatan sebagai alasan utama pembatasan aktivitas dan pembongkaran camp.
Dua kepentingan tersebut kini berada pada satu titik yang sama: membutuhkan penyelesaian yang jelas dan dapat diterima semua pihak.
Karena itu, pemerintah memiliki posisi strategis untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada saling klaim atau ketegangan di lapangan.
Dialog terbuka, verifikasi terhadap persoalan lahan, serta kejelasan status dan batas aktivitas masing-masing pihak menjadi penting agar konflik tidak semakin melebar.
Gunung Pani pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang emas dan aktivitas pertambangan. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat, keselamatan manusia, kewenangan perusahaan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan musyawarah.
Jika tidak segera ditemukan ruang temu, ketegangan yang bermula dari pembongkaran camp berpotensi kembali menjadi bara konflik di kawasan pertambangan Gunung Pani.(Tim Redaksi)
