Akultutasipost,POHUWATO — Ironi kemerdekaan terasa begitu pahit di tengah masyarakat Pohuwato. Ketika penambang lokal di kawasan Gunung Pani menghadapi ketegangan akibat pembongkaran camp dan ancaman terhadap ruang mencari nafkah, panggung penutupan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Pohuwato justru dipenuhi kemeriahan. Bupati, Wakil Bupati dan jajaran pejabat hadir, sementara Wakil Bupati tampak berjoget dalam suasana pesta, bahkan aksi saweran turut mewarnai perayaan.
“Ini bukan soal pejabat boleh atau tidak berjoget. Ini soal empati,” tegas Andika Lamusu, kader LSM LABRAK (Lembaga Aksi Bela Rakyat). Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu membaca penderitaan rakyat yang dipimpinnya. Ketika rakyat sedang berhadapan dengan persoalan ruang hidup dan sumber penghidupan, pemerintah seharusnya turun mendengar dan mencari solusi, bukan justru mempertontonkan kegembiraan yang terasa kontras dengan kegelisahan rakyat.
Andika menilai, kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi seremoni dengan panggung megah, musik dan hiburan. “Apa arti kemerdekaan jika rakyat kecil justru merasa terusir dari ruang tempat mereka mencari makan? Merah putih boleh berkibar di panggung, tetapi jangan sampai rakyat merasa kemerdekaan itu hanya milik mereka yang berada di atas panggung,” ujarnya.
Sorotan semakin tajam karena berita resmi Pemkab Pohuwato menyebut PT Pani Gold Mining sebagai salah satu pihak yang memberikan dukungan terhadap kegiatan HUT RI. Menurut Andika, hal tersebut tidak otomatis membuktikan keberpihakan pemerintah, namun publik tetap berhak mempertanyakan jarak etik pemerintah ketika perusahaan yang berkepentingan di kawasan Gunung Pani disebut menjadi pendukung kegiatan, sementara penambang lokal di kawasan tersebut sedang menghadapi persoalan.
“Pemerintah harus menjaga kepercayaan rakyat. Jangan sampai rakyat melihat pemerintah begitu dekat dengan kepentingan perusahaan, sementara ketika rakyat kecil menghadapi masalah, pemerintah justru terasa jauh. Kami tidak menolak investasi, tetapi investasi jangan membuat rakyat merasa menjadi tamu di tanah tempat mereka menggantungkan hidup,” tegasnya.
Menurut Andika, pemerintah tidak boleh menunggu konflik membesar baru menunjukkan kepedulian. “Turunlah ketika rakyat sedang susah. Dengarkan mereka sebelum semuanya terlambat. Pemimpin tidak harus ikut menangis setiap hari, tetapi ketika rakyat menangis, jangan sampai pemimpinnya justru terlihat sedang berpesta,” katanya.
Bagi LABRAK, persoalan ini akhirnya bukan tentang joget, musik ataupun saweran. Ini tentang hilangnya sensitivitas moral ketika rakyat sedang menghadapi ketidakpastian. Andika menegaskan, ukuran pemimpin bukan seberapa meriah ia merayakan kemerdekaan, melainkan seberapa kuat ia memastikan rakyatnya merasa aman, dihargai dan benar-benar merasakan arti kemerdekaan.
“Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu murung. Rakyat hanya membutuhkan pemimpin yang tahu kapan harus bergembira bersama rakyat dan kapan harus meninggalkan panggung, turun ke tanah, lalu berdiri di samping rakyat yang sedang berjuang,”Tutupnya.(Tim Redaksi)
