Akulturasipost,POHUWATO — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi sorotan. Bukan karena makanan basi atau laporan gangguan kesehatan, melainkan karena temuan yang tak kalah serius: batu kerikil ditemukan di dalam paket makanan MBG yang diterima siswa SDN 08 Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Peristiwa itu terjadi pada Senin, 13 Juli 2026, namun baru terungkap ke publik pada Senin, 28 September 2026, setelah pihak sekolah memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut.
Temuan ini menjadi pertanyaan serius karena makanan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat program pemerintah.
Kepala SDN 08 Marisa, Ismail Latif, membenarkan adanya temuan batu kerikil dalam paket MBG.
Menurut Ismail, pihak sekolah langsung menyampaikan persoalan tersebut kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Botubilotahu, yang menjadi pihak penyedia MBG bagi sekolah tersebut.
«“Iya benar, Pak. Kejadiannya hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Sudah kami laporkan ke pihak SPPG yang menangani MBG di sekolah kami. SPPG-nya di Botubilotahu dan mereka sudah datang. Katanya mereka tidak melakukan itu,” jelas Ismail, Senin (28/9/2026).»
240 Paket MBG Setiap Hari
Ismail menjelaskan, SDN 08 Marisa menerima paket MBG setiap hari sesuai dengan jumlah peserta didik yang menjadi penerima manfaat.
Totalnya mencapai sekitar 240 paket makanan setiap hari.
«“Jadi setiap hari itu kami menerima ompreng MBG berdasarkan jumlah siswa kami, yakni 240 siswa,” bebernya.»
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya skala distribusi makanan yang harus melewati berbagai tahapan, mulai dari pengolahan, pemeriksaan, pengemasan hingga distribusi ke sekolah.
Dalam konteks inilah, temuan benda asing berupa batu kerikil menjadi penting untuk ditelusuri: pada tahapan mana pengawasan gagal mendeteksi benda tersebut sebelum makanan diterima siswa?
Sekolah Sebut Kelalaian, SPPG Bantah
Ismail menilai masuknya batu kerikil dalam paket MBG diduga berkaitan dengan kelalaian pada proses penanganan makanan.
Ia menyebut kondisi ompreng ketika diterima sekolah telah dalam keadaan tertutup dan dikemas.
«“Itu kelalaian SPPG. Karena saat diberikan, ompreng itu memang sudah dikemas dengan baik,” ujarnya.»
Namun, keterangan pihak sekolah tersebut mendapat bantahan dari Kepala SPPG Botubilotahu, Walid Saputra.
Walid membenarkan bahwa kejadian tersebut memang pernah terjadi. Akan tetapi, menurutnya, persoalan itu telah dikomunikasikan dan diselesaikan bersama pihak sekolah.
«“Iya benar, Pak. Tapi sudah diselesaikan dan dikomunikasikan dengan pihak sekolah,” jelas Walid.»
Walid juga mempertanyakan alasan kejadian yang berlangsung pada Juli tersebut kembali dikonfirmasi pada September.
«“Ini untuk apa ya, Pak? Kan sudah selesai masalahnya,” tanya Walid.»
SPPG Sebut Dugaan Sabotase
Di tengah perbedaan penjelasan mengenai sumber masuknya batu kerikil, Walid menegaskan pihak SPPG tidak mungkin dengan sengaja memasukkan benda tersebut ke dalam makanan.
Ia mengatakan makanan telah melalui pemeriksaan sebelum didistribusikan, termasuk pengecekan yang melibatkan ahli gizi.
«“Tidak mungkin kami melakukan hal itu. Sebab, sebelum makanan keluar, itu sudah kami cek dan pastikan. Sudah melalui ahli gizi juga. Jadi tidak mungkin,” pungkasnya.»
Walid kemudian menduga kejadian tersebut sebagai bentuk sabotase. Namun, sampai keterangan ini disampaikan, tidak terdapat informasi mengenai hasil pemeriksaan atau bukti yang secara independen membuktikan dugaan sabotase tersebut.
Karena itu, dugaan tersebut masih merupakan klaim dari pihak SPPG dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Bukan Sekadar Persoalan Batu Kerikil
Jika dilihat lebih jauh, persoalan ini bukan hanya mengenai satu atau beberapa batu kerikil yang ditemukan dalam makanan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa efektif sistem pengawasan keamanan pangan MBG dijalankan dari dapur SPPG hingga makanan diterima dan diperiksa di sekolah?
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri telah menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan MBG. Pedoman BGN mencakup pengawasan terhadap proses penyediaan, pengolahan, distribusi hingga makanan diterima penerima manfaat.
Bahkan, BGN pada Agustus 2026 mengingatkan bahwa apabila ditemukan makanan MBG yang tidak layak atau diragukan keamanannya, makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi dan harus segera dikembalikan kepada SPPG.
BGN juga menyatakan pada September 2026 bahwa pengawasan terhadap SPPG diperketat dan SPPG yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan penghentian sementara atau suspend sebagai langkah korektif dan pencegahan.
Dengan standar tersebut, temuan batu kerikil di dalam paket MBG SDN 08 Marisa patut dilihat sebagai insiden keamanan pangan yang perlu ditelusuri, bukan semata-mata persoalan yang selesai setelah adanya komunikasi antara sekolah dan SPPG.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Ada sejumlah pertanyaan yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Dari mana batu kerikil tersebut berasal?
Apakah berasal dari bahan makanan, proses pengolahan, peralatan, lingkungan dapur, proses pengemasan, atau tahapan distribusi?
Kemudian, bagaimana prosedur pemeriksaan akhir dilakukan sebelum 240 paket MBG dikirim ke SDN 08 Marisa?
Jika makanan memang telah diperiksa sebelum keluar dari SPPG, sebagaimana disampaikan pihak SPPG, maka perlu dijelaskan bagaimana benda asing tersebut tetap dapat ditemukan oleh penerima di sekolah.
Sebaliknya, jika temuan tersebut terjadi setelah makanan meninggalkan SPPG, maka diperlukan penelusuran terhadap rantai distribusi dan penanganan paket hingga sampai ke sekolah.
Hal lain yang juga penting adalah apakah batu kerikil tersebut didokumentasikan, diamankan sebagai barang bukti, atau diperiksa lebih lanjut ketika kejadian berlangsung pada 13 Juli 2026?
Informasi tersebut penting untuk memastikan penyebab kejadian tidak berhenti pada dugaan atau saling bantah.
Transparansi Menjadi Kunci
Program MBG menyasar anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat. Karena itu, aspek keamanan pangan tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa persoalan telah “diselesaikan”.
BGN sendiri menyebut bahwa tata kelola keamanan pangan membutuhkan penanganan insiden, investigasi, koordinasi, tindakan korektif dan pencegahan, serta pelaporan dan tindak lanjut.
Artinya, setiap insiden seharusnya menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Temuan batu kerikil di SDN 08 Marisa akhirnya menyisakan satu persoalan utama:
Jika pengawasan MBG sudah dilakukan berlapis, bagaimana benda asing tersebut bisa lolos hingga masuk ke dalam makanan siswa?
Pertanyaan itu kini bukan hanya menjadi kepentingan sekolah dan SPPG, tetapi juga menyangkut jaminan keamanan pangan bagi ratusan anak penerima manfaat MBG di Kabupaten Pohuwato.
Dan di titik inilah transparansi, dokumentasi insiden, serta penelusuran terhadap rantai pengolahan hingga distribusi menjadi penting untuk menjawab apa yang sebenarnya terjadi pada 13 Juli 2026.(Tim Redaksi)
