Pohuwato – Polemik dana atensi menyeruak di tengah persoalan banjir yang melanda dua desa dataran rendah, Palopo dan Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kedua desa ini menjadi wilayah yang terdampak langsung dari aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Bulangita, yang memicu sedimentasi dan banjir musiman.
Menjawab spekulasi masyarakat yang mengatakan atensi dana sebagai bantuan atau anggaran yang mengalir ke pemerintah desa, dua kepala desa memberikan klarifikasi tegas bahwa dana tersebut sama sekali tidak dikelola oleh perangkat desa.
Kepala Desa Palopo, Agus Hulubangga, menegaskan bahwa dana atensi bukan untuk kepala desa maupun pemerintah desa. Seluruh anggaran diatur oleh pengurus satu pintu yang dibentuk oleh para pelaku usaha tambang di wilayah Bulangita.
> “Semua pelaku usaha itu berkumpul dan bentuk pengurus satu pintu, jadi semua kegiatan sosial maupun normalisasi ditangani oleh pengurus tersebut, bukan oleh kepala desa,” ujar Agus.
Agus juga menjelaskan bahwa dana sebesar Rp15 juta yang sempat memicu spekulasi masyarakat merupakan anggaran khusus untuk kegiatan sosial, belum diterima pemerintah desa.
> “Yang menerima adalah KSM masing-masing desa. Mereka yang belanja sembako dan membagikan kepada masyarakat terdampak,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Teratai, Simson Hasan. Menurutnya, seluruh mekanisme pengelolaan dana atensi berada di tangan tim yang dibentuk pelaku usaha, bukan oleh pemerintah desa.
> “Tidak ada dana itu masuk ke kami para kepala desa. Di setiap desa ada tim atau kelompok yang bertanggung jawab penuh,” jelas Simson.
Simson menambahkan bahwa pemerintah desa bahkan tidak mengetahui secara rinci besaran dana yang diberikan kepada kelompok di lapangan.
> “Ada itu untuk kegiatan sosial dan normalisasi, tapi saya tidak tahu berapa yang masuk ke tim atau kelompok itu,” ucapnya.
Baik Agus maupun Simson sama-sama menegaskan bahwa pengurus yang dibentuk oleh pelaku usaha bertanggung jawab atas dua kegiatan utama: kegiatan sosial dan normalisasi alur sungai—keduanya berkaitan langsung dengan upaya mitigasi dampak banjir yang selama ini menimpa Desa Palopo dan Teratai.
Sementara di lapangan, sejumlah warga menyampaikan bahwa langkah normalisasi yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku, banjir masih mengancam rumah-rumah warga di dataran rendah.
> “Normalisasi itu memang ada, tapi tidak maksimal. Kalau hujan deras, air limbah itu tetap masuk sampai rumah. Sungai belum benar-benar terbuka dan sedimen dari tambang masih banyak,” ungkap salah seorang warga.
Warga lainnya juga mengeluhkan bahwa upaya penanganan masih bersifat sementara, sehingga kondisi banjir tetap menjadi momok ketika hujan datang.
Klarifikasi dua kepala desa dan keluhan warga ini diharapkan bisa menjadi perhatian serius pihak pengelola dana atensi maupun pelaku usaha agar penanganannya tidak hanya sekedar administratif, tetapi benar-benar menyelesaikan permasalahan banjir yang membayangi dua desa tersebut. (tim redaksi)
