Opini
Oleh : Andika Lamusu.
Mari kita bicara terus terang:
Publik Gorontalo sedang muak.
Bukan pada penambang rakyat, bukan pada peti yang jadi kambing hitam setiap musim.
Mereka muak pada drama politik yang makin hari makin terasa seperti sinetron yang ditulis oleh public relations perusahaan tambang.
Dan dalam episode terbaru ini, muncullah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan:
Mikson Yapanto—yang entah sedang memainkan peran pahlawan lingkungan, humas perusahaan, atau sekadar aktor yang salah membaca naskah.
—
Garang di Kerumunan Rakyat, Lembut Saat Bicara ke Korporasi
Salah satu adegan paling lucu—kalau publik masih punya energi untuk tertawa—adalah bagaimana seorang wakil rakyat bisa terlihat sangat tegas, heroik, dan gagah ketika mengurusi soal PETI suwawa, tapi begitu urusan menyentuh perusahaan tambang, sikapnya berubah seperti tombol “silent mode”: lembut, tenang, menenangkan, bahkan seperti notifikasi bank yang meminta Anda menikmati layanan premium.
Itu bukan kami yang bilang.
Itu reaksi publik terhadap rekaman telepon yang ramai dibahas:
rekaman antara sesama aleg provinsi, Mikson Yapanto dan Mustafa Yasin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PKS.
Dalam rekaman, terdengar nuansa membujuk—semacam bisikan sayup-sayup yang intinya:
“Jangan terlalu serang perusahaan, tolonglah…”
Publik langsung menyimpulkan satu hal:
Wah, ternyata ada juga legislator yang sangat penuh empati—kepada perusahaan.
—
Adegan lain yang juga mengundang tanya adalah pembicaraan bahwa Mikson ikut meyakinkan pemilik lokasi tambang di Hulawa, Pohuwato untuk menerima “tali asih” dari perusahaan PT PETS.
Tentu, ini bukan masalah kalau peran beliau adalah mediator netral.
Masalahnya: beliau aleg DPRD, bukan mediator kompensasi korporasi.
Publik pun bertanya keras:
Sejak kapan wakil rakyat berubah fungsi menjadi sales representative?
Semuanya masih opini publik, tentu.
Tapi opini publik adalah cermin:
kalau gambar yang muncul buram, biasanya penguasanya yang goyah, bukan kacanya.
—
Sidak PETI yang dilakukan Mikson di Suwawa, Bone Bolango juga tak kalah kontroversial.
Tanpa koordinasi, tanpa aturan, tanpa mandat—tapi tetap berani membawa label sidak resmi.
Ahli prosedur menyebutnya: “ilegal dan melanggar tata kelola pemerintahan”.
Publik menyebutnya “pencitraan spontan”
Dan lawan politik menyebutnya “konten”.
Yang jelas, sidak itu menegaskan satu hal:
Ada keberanian luar biasa ketika hadapannya penambang rakyat.
Tapi keberanian itu tiba-tiba menguap ketika masuk wilayah korporasi.
Ironi?
Tentu saja.
Tapi ironi yang kini menjadi menu harian masyarakat Gorontalo.
—
Isu Suap: Bakar Aroma Tak Sedap ke Seluruh Provinsi
Lalu datanglah pemberitaan yang membuat api makin besar:
3 oknum aleg provinsi diduga menerima suap dari PT PETS.
Nama tak disebut, status masih dugaan, proses masih panjang.
Namun publik bukan anak TK: mereka bisa membaca arah angin lebih cepat dari cuaca BMKG.
Dan angin itu kini bertiup ke satu arah:
ada yang terlalu dekat dengan perusahaan.
Terlalu dekat sampai fungsi legislasi yang seharusnya mengawasi korporasi berubah menjadi melindungi dari kritik kolega sendiri.
—
Pertanyaan besar yang kini menggema di seluruh Gorontalo:
Kenapa seorang aleg harus mencegah aleg lain menyerang perusahaan?
Kalimat itu sendiri sudah satire.
Sebuah parodi demokrasi.
Seharusnya, seorang wakil rakyat—siapa pun dia—memiliki percaya diri kelembagaan:
keberanian untuk menegur korporasi ketika melanggar, keberanian untuk berpihak pada rakyat ketika tergilas.
Tapi di Gorontalo, kepercayaan diri itu tampaknya hilang.
Atau mungkin—seperti kabut pagi di Suwawa—disembunyikan oleh sesuatu yang belum terlihat jelas.
—
Dengan seluruh drama ini, satu hal menjadi jelas:
Publik Gorontalo sudah terlalu pintar untuk disuguhi pencitraan setengah matang.
Mereka tidak butuh pahlawan karbitan, mereka tidak butuh legislator yang gagah di depan kamera tapi lembut ketika berhadapan dengan pemilik modal.
Yang mereka butuh wakil rakyat yang berani pada korporasi dan adil pada rakyat, bukan kebalikannya, semakin politisi bermain drama, semakin rakyat menghafal naskahnya, dan ketika rakyat mulai hafal, akhir cerita sudah tidak bisa ditulis ulang…..
