Akulturasipost, Pohuwato— Persoalan pembayaran proyek pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, memicu kegelisahan serius di kalangan investor. Meski pekerjaan telah rampung 100 persen dan seluruh tahapan administrasi dilalui, pembayaran hingga kini belum juga direalisasikan.
Salah satu investor mengungkapkan, pembangunan dapur MBG telah selesai sejak Januari 2026. Bahkan, proses appraisal atau penilaian lapangan telah dilakukan pada awal Februari oleh tim terkait. Namun hingga awal Maret, dana yang dijanjikan belum kunjung cair.
“Bangunan sudah selesai dari bulan Januari. Awal Februari sudah appraisal, tim sudah turun, semua dokumen lengkap. Tapi sampai sekarang belum ada pembayaran,” ujarnya.
Ia menyebut, alasan yang diterima berkaitan dengan pergantian direktur di Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangani program MBG khusus wilayah 3T (terluar, terisolir, tertinggal). Pergantian tersebut disebut menjadi kendala utama pencairan anggaran dalam jumlah besar.
“Katanya masih tunggu direktur definitif. Kalau masih pelaksana tugas (PLT), tidak berani mencairkan anggaran. Nilainya besar, sampai Rp30 triliun,” jelasnya.
Kondisi ini berdampak langsung pada para penyedia material dan tenaga kerja. Hingga kini, berbagai kebutuhan pembangunan seperti semen, keramik, besi, hingga perlengkapan dapur belum dibayarkan. Para pekerja dan pemasok material mulai mempertanyakan hak mereka.
“Semua belum terbayar. Pekerja sudah menuntut, pemilik material juga. Kami terpaksa berutang ke banyak pihak,” katanya.
Padahal, investor mengaku berani memulai pembangunan karena adanya informasi bahwa dana akan cair paling lambat dua pekan setelah proyek selesai dan appraisal dilakukan.
“Informasinya dua minggu setelah selesai langsung cair. Itu yang membuat kami yakin untuk membangun lebih dulu, apalagi ini wilayah 3T yang membutuhkan perhatian,” tambahnya.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan munculnya potensi penarikan kembali material oleh pemiliknya jika pembayaran terus tertunda. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik baru di tengah masyarakat.
“Kami sudah bangun dari nol sampai permanen, termasuk fasilitas dapur. Tinggal kewajiban pemerintah pusat untuk membayar. Kami mohon perhatian karena kami juga dikejar tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Pohuwato, Erik Sigit Bangga, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa persoalan keterlambatan pembayaran bukan hanya terjadi di Pohuwato, melainkan menjadi isu nasional.
“Ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Gorontalo atau Pohuwato. Kewenangan pembayaran ada di Direktur Mitra dan Kerja Sama BGN,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya di daerah telah menjalankan fungsi pendampingan, termasuk memastikan proses appraisal dan administrasi berjalan sesuai prosedur. Seluruh hasil pendampingan juga telah dilaporkan ke pusat.
“Di wilayah, kami hanya melakukan pendampingan. Semua keputusan tetap berada di BGN pusat. Saat ini kami masih menunggu arahan lebih lanjut,” tandasnya.
Tim Redaksi
