WPR 550 Hektare Disahkan, Gusnar: Tambang Rakyat Pohuwato Kini Punya Payung Hukum

Wednesday, 25 March 2026 - 02:56

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Akulturasipost,  JAKARTA — Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Pohuwato kini memiliki dasar hukum yang jelas menyusul penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas kurang lebih 550 hektare oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pernyataan tersebut disampaikan Gusnar saat menghadiri Musyawarah Besar LAMAHU ke-IX di Jakarta, pada 25 Januari 2026.

Menurutnya, keberadaan WPR menjadi solusi atas maraknya praktik pertambangan ilegal yang selama ini dilakukan masyarakat. Ia menyebut, legalitas tersebut membuka jalan bagi para penambang untuk beralih ke aktivitas yang sah dan terstruktur.

“Kalau menyangkut saudara-saudara kita yang menambang ilegal di Pohuwato, itu sebenarnya sudah ada WPR yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, luasnya kurang lebih 550 hektare,” ujar Gusnar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penetapan WPR oleh pemerintah pusat akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh gubernur. Proses ini menjadi tahapan penting agar masyarakat dapat mengelola tambang secara legal.

Dalam skema pengelolaannya, terdapat dua pola yang dapat ditempuh masyarakat. Untuk perorangan, luas maksimal yang dapat dikelola dibatasi hingga 5 hektare. Sementara melalui koperasi, cakupan pengelolaan dapat mencapai 10 hektare.

Namun, terdapat syarat khusus bagi koperasi, yakni seluruh pengurus wajib berdomisili di Kabupaten Pohuwato. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan manfaat ekonomi dari pengelolaan tambang benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal.

Meski peluang telah dibuka, Gusnar mengingatkan bahwa sektor pertambangan bukanlah usaha yang mudah dijalankan. Ia menekankan pentingnya kesiapan, terutama dalam aspek pembiayaan dan manajemen.

“Tambang ini tidak murah untuk dikelola,” tegasnya.

Dengan adanya penetapan WPR seluas 550 hektare tersebut, diharapkan aktivitas pertambangan di Pohuwato dapat berjalan lebih tertib, legal, dan berkelanjutan, sekaligus menekan praktik pertambangan tanpa izin yang selama ini masih marak terjadi.

Berita Terkait

SUMPAH PEMUDA dalam seremoni,jeritan rakyat diluar pagar Konsesi
Mayjen Anggit Exton Yustiawan Mulai Kepemimpinan di Kodam XIII/Merdeka
Operasi Patuh Otanaha 2026 Dimulai, Satlantas Polres Pohuwato Tindak 4 Pengendara
Prabowo Akui Banyak Kekurangan MBG, 13 Orang Jadi Tersangka dan 353 Dipecat
IMM POHUWATO DESAK PRABOWO BERKANTOR DI IKN: KARHUTLA Makin Parah, IKN Telan Triliunan Rupiah
KETIKA SUBSIDI DISALAHGUNAKAN: MENIMBANG HUKUM, KEADILAN, DAN NURANI
RIBUAN JAMAAH HADIRI TABLIGH AKBAR USTAZ ABDUL SOMAD DI POHUWATO
KNPI Randangan Desak Audit Total MBG, Kualitas Menu SPPG Jadi Sorotan

Berita Terkait

Wednesday, 28 October 2026 - 03:21

SUMPAH PEMUDA dalam seremoni,jeritan rakyat diluar pagar Konsesi

Tuesday, 27 October 2026 - 15:00

Mayjen Anggit Exton Yustiawan Mulai Kepemimpinan di Kodam XIII/Merdeka

Monday, 26 October 2026 - 10:17

Operasi Patuh Otanaha 2026 Dimulai, Satlantas Polres Pohuwato Tindak 4 Pengendara

Sunday, 25 October 2026 - 15:16

Prabowo Akui Banyak Kekurangan MBG, 13 Orang Jadi Tersangka dan 353 Dipecat

Wednesday, 21 October 2026 - 03:06

IMM POHUWATO DESAK PRABOWO BERKANTOR DI IKN: KARHUTLA Makin Parah, IKN Telan Triliunan Rupiah

Berita Terbaru