Akulturasipost, –Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembangunan di Pulau Kei Besar. Wilayah yang berstatus sebagai pulau kecil terluar itu selama ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterisolasian hingga minimnya infrastruktur pendukung.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lima kecamatan se-Pulau Kei Besar yang berlangsung di Gedung Putih Elat, Kecamatan Kei Besar, Selasa (3/3/2026).
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan bahwa kondisi geografis Pulau Kei Besar yang didominasi perbukitan serta keterbatasan konektivitas menjadi faktor utama lambatnya pembangunan. Akses jalan yang belum memadai dan jarak antardaerah yang cukup jauh membuat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ia menyebutkan, tingkat keterhubungan wilayah di Pulau Kei Besar saat ini baru mencapai 53 persen. Masih terdapat 54 desa yang belum memiliki akses jalan dengan kondisi layak.
Dampak dari keterbatasan tersebut turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tercatat, sekitar 67 persen penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara berada di Pulau Kei Besar. Di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 7.070 jiwa atau sekitar 21,98 persen dari total kabupaten.
Selain itu, wilayah tersebut juga mencatat angka stunting tertinggi sebesar 20,89 persen, serta masih terdapat sembilan ohoi yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Bupati menilai kondisi ini sebagai tantangan besar yang harus dijawab melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Maluku Tenggara terus mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Balai Jalan Nasional.
Dalam strategi pembangunan ke depan, Kecamatan Kei Besar dengan pusatnya di Kota Elat ditetapkan sebagai simpul utama konektivitas. Elat diproyeksikan berkembang menjadi pusat pelayanan publik sekaligus pusat ekonomi dan distribusi perdagangan di kawasan tersebut.
Penguatan Pasar Elat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperpendek rantai distribusi komoditas unggulan seperti kelapa, ikan, rumput laut, dan hasil pertanian pangan, sehingga nilai tambah dapat langsung dirasakan oleh petani dan nelayan.
Sementara itu, kebijakan pembangunan juga diarahkan secara spesifik di tiap kecamatan. Kei Besar Utara Timur difokuskan pada pembukaan akses jalan dan jaringan telekomunikasi, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Kei Besar Utara Barat diprioritaskan pada pembangunan jalan dan jembatan mengingat masih banyak desa yang belum terhubung secara optimal.
Di wilayah Kei Besar Selatan, pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan setelah berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 7,8 persen. Sedangkan Kei Besar Selatan Barat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, pembangunan jalan, dan peningkatan fasilitas kesehatan.
Secara keseluruhan, terdapat empat arah utama pembangunan Pulau Kei Besar, yakni peningkatan konektivitas menuju Elat, penguatan peran Elat sebagai pusat jasa dan distribusi ekonomi, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemerataan pelayanan dasar hingga ke wilayah desa terpencil.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Pulau Kei Besar.
