Sebuah OPINI
Oleh: Mohamad Alulu
Kepala Bidang Usaha LSM LABRAK
Subsidi bukan sekadar angka dalam anggaran negara, bukan pula kemurahan hati penguasa yang dapat diperlakukan sesuka hati. Di dalamnya terdapat amanah, kepentingan publik, dan harapan jutaan rakyat yang membutuhkan perlindungan negara untuk menjalani kehidupan yang layak. BBM bersubsidi dihadirkan sebagai instrumen kebijakan agar masyarakat yang berhak memperoleh dukungan energi dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, ketika subsidi disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi atau urusan jual beli. Di sana terdapat persoalan etika, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak masyarakat yang seharusnya dilindungi.
Kita perlu memahami bahwa setiap kebijakan subsidi memiliki tujuan dan sasaran. Ketika BBM bersubsidi dialihkan, ditimbun, atau diperdagangkan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan, manfaat yang semestinya diterima oleh konsumen yang berhak dapat terganggu. Keuntungan yang diperoleh segelintir pihak berpotensi dibayar dengan kesulitan masyarakat lainnya. Bayangkan seorang nelayan kecil yang membutuhkan BBM untuk melaut, seorang petani yang bergantung pada biaya operasional yang terjangkau, atau warga berpenghasilan rendah yang harus menghitung setiap rupiah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bagi mereka, subsidi bukan persoalan abstrak dalam laporan keuangan negara, melainkan bagian dari perjuangan mempertahankan kehidupan. Maka, menyalahgunakan subsidi berarti mempertaruhkan tujuan perlindungan sosial yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
Dalam konteks ini, hukum tidak boleh dipandang sebagai penghalang kebebasan berusaha, melainkan sebagai pagar yang menjaga agar kebebasan itu tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Setiap orang memiliki hak untuk mencari nafkah dan memperoleh keuntungan melalui usaha yang sah. Namun, hak tersebut tidak memberikan kebebasan untuk mengabaikan ketentuan distribusi barang bersubsidi atau mengambil manfaat dengan merugikan kepentingan publik. Kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan terbatasnya lapangan pekerjaan patut menjadi perhatian serius pemerintah, tetapi tidak dapat dijadikan pembenaran otomatis atas tindakan yang melanggar hukum. Memahami alasan seseorang melakukan pelanggaran merupakan bagian dari pendekatan kemanusiaan; membenarkan pelanggaran tanpa pertanggungjawaban justru dapat merusak keadilan yang hendak kita tegakkan.
Bahaya terbesar dari pelanggaran bukan hanya kerugian yang timbul dari satu tindakan, melainkan efek berantai ketika pelanggaran tersebut dibiarkan menjadi kebiasaan. Apabila penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak ditangani secara konsisten, dapat tumbuh anggapan bahwa aturan hanyalah tulisan yang bisa diabaikan selama seseorang mampu memperoleh keuntungan. Anggapan semacam itu berisiko merusak kepatuhan, mengganggu persaingan usaha yang sehat, melemahkan kepercayaan terhadap institusi, dan memperbesar peluang penyimpangan serupa. Pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dapat dirugikan oleh pihak yang mengambil keuntungan melalui cara yang tidak sah. Pada akhirnya, kerusakan itu dapat menjalar dari persoalan distribusi energi menuju persoalan yang lebih luas: ketidakadilan ekonomi, hilangnya kepercayaan publik, dan melemahnya ketertiban sosial. Ketika pembiaran menjadi pola, masyarakat tidak hanya kehilangan manfaat subsidi, tetapi juga berisiko kehilangan keyakinan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang.
Namun, menegakkan hukum tidak cukup hanya dengan menunjukkan ketegasan terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran. Hukum harus bekerja dengan bukti, prosedur yang sah, dan perlakuan yang setara. Tidak boleh ada seseorang yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan prasangka, tetapi tidak boleh pula ada pihak yang memperoleh kekebalan hanya karena memiliki modal, kedudukan, atau pengaruh. Jika pelanggaran terbukti, pertanggungjawaban harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pengawasan atau distribusi, dugaan itu juga harus diperiksa secara objektif. Keadilan tidak diukur dari seberapa keras negara menghukum, melainkan dari seberapa konsisten negara menerapkan aturan tanpa diskriminasi. Sebab, penegakan hukum yang tegas tetapi pilih kasih dapat melahirkan ketakutan, sedangkan penegakan hukum yang adil dapat menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran untuk patuh.
Di sisi lain, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagian masyarakat menghadapi keterbatasan ekonomi dan sempitnya pilihan pekerjaan. Tanggung jawab negara bukan hanya menindak penyalahgunaan, tetapi juga memastikan subsidi tepat sasaran, memperkuat pengawasan distribusi, membuka akses terhadap pekerjaan yang layak, dan mengembangkan peluang usaha yang legal. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seharusnya terus berupaya mengubah potensi tersebut menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat luas. Rakyat tidak seharusnya dipaksa memilih antara mempertahankan penghidupan dan menghadapi risiko pelanggaran hukum karena tidak tersedianya alternatif yang memadai. Akan tetapi, kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan rakyat tidak menghapus kewajiban warga untuk menaati hukum. Keduanya harus berjalan beriringan: negara memperluas kesempatan hidup yang bermartabat, sementara masyarakat menghormati aturan yang melindungi kepentingan bersama.
Kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan sederhana: ketika seorang anak kecil bermain di tengah jalan raya, orang tua yang bertanggung jawab tidak membiarkannya hanya karena anak itu merasa senang atau belum memahami bahayanya. Ia menghentikan, membimbing, dan menjelaskan mengapa tindakan tersebut tidak boleh diulangi. Pembiaran bukanlah kasih sayang, sebagaimana ketegasan bukanlah kebencian. Analogi ini mengingatkan kita bahwa masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang mendidik, mencegah, dan melindungi, bukan semata-mata menghukum setelah kerugian terjadi. Aparat harus bertindak sesuai kewenangannya, pemerintah harus memperbaiki kebijakan yang membuka celah penyimpangan, dan masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban kepada negara, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak sesama warga. Dengan demikian, ketertiban lahir bukan sekadar karena takut pada sanksi, melainkan karena memahami nilai keadilan di balik aturan.
Pada akhirnya, penyalahgunaan BBM bersubsidi harus dipandang sebagai persoalan bersama yang membutuhkan ketegasan hukum, integritas pengawasan, dan keberpihakan pada tujuan subsidi itu sendiri. Kita tidak sedang mempertentangkan kesejahteraan dengan penegakan hukum, sebab masyarakat yang sejahtera membutuhkan ketertiban, dan ketertiban yang bermartabat membutuhkan keadilan sosial. Pemerintah harus bertanggung jawab memastikan manfaat subsidi sampai kepada mereka yang berhak; aparat harus menegakkan aturan secara konsisten; pelaku usaha harus menjalankan kegiatan sesuai ketentuan; dan masyarakat harus ikut menjaga agar hak publik tidak dikorbankan demi keuntungan pribadi. Jangan biarkan subsidi kehilangan maknanya, jangan biarkan pelanggaran menjadi kebiasaan, dan jangan biarkan hukum kehilangan wibawanya karena pembiaran. Sebab, ketika amanah publik disalahgunakan, yang dipertaruhkan bukan hanya distribusi BBM, melainkan kepercayaan rakyat, keadilan ekonomi, dan kehormatan kita sebagai masyarakat yang ingin hidup dalam tatanan hukum yang beradab.
