Akulturasipost,Pohuwato—tata kelola perkebunan di Pohuwato kian memanas dan berpotensi memasuki babak baru. Laporan investigasi yang disusun LSM LABRAK kini telah berada di tangan tiga institusi negara, memicu sorotan luas terhadap potensi kerugian negara yang disebut mencapai skala triliun rupiah.Dkumen tersebut tidak hanya memuat aduan, tetapi juga kronologi panjang, jejak administrasi, hingga simulasi kerugian yang mengarah pada dugaan lemahnya pengawasan selama lebih dari satu dekade. Jika terbukti, persoalan ini dapat melampaui ranah administratif dan mengarah pada indikasi pelanggaran hukum serius.
Sumber yang mengetahui isi laporan menyebut, potensi kerugian muncul dari kewajiban hukum perusahaan yang diduga tidak ditegakkan secara konsisten, sementara aktivitas usaha tetap berjalan tanpa hambatan berarti. “Bukan hanya soal angka, tapi kenapa ini bisa berlangsung lama,” ujarnya.
Kasus ini dinilai berpotensi menjadi titik balik jika audit negara menemukan kerugian riil. Dalam skenario terburuk, penyelidikan dapat berkembang ke dugaan tindak pidana korupsi, terutama jika ditemukan unsur keuntungan pihak tertentu akibat tindakan, kelalaian, atau pembiaran sistemik.
Selain ancaman pidana, tekanan juga mengarah pada kemungkinan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perkebunan. Regulasi membuka ruang bagi negara untuk mengambil langkah tegas jika terbukti terjadi pelanggaran serius.
Pendiri LSM LABRAK, Sonni Samoe, menegaskan laporan tersebut merupakan alarm keras bagi negara. Ia menilai persoalan utama bukan sekadar angka kerugian, tetapi pembiaran panjang yang berdampak langsung pada masyarakat. “Kami tidak mencari musuh, kami menuntut tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga membuka kemungkinan membawa kasus ini ke tingkat nasional apabila penanganan di daerah dinilai lamban.
Kini perhatian publik tak hanya tertuju pada perusahaan, tetapi juga pada institusi pengawas. Tekanan terus meningkat seiring pertanyaan yang mulai mengemuka: kapan audit dilakukan, siapa yang diperiksa, dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Kasus ini perlahan melampaui batas lokal dan berubah menjadi ujian serius bagi negara dalam menghadapi dugaan kebocoran sistemik. Ketika angka triliunan mulai disebut, publik menanti lebih dari sekadar klarifikasi — mereka menunggu pembuktian.
Tim Redaksi
