Akulturasipost.com Gorontalo — Pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) XVII tahun 2026 di Gorontalo terus menuai sorotan. Agenda nasional tersebut dinilai terkesan dipaksakan di tengah berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih membelit sektor pertanian dan perikanan di daerah.
Di pusat lokasi pelaksanaan PENAS yang berada di ibu kota Kabupaten Gorontalo, sejumlah pekerjaan infrastruktur mulai digenjot. Mulai dari penataan area persawahan menjadi demplot, pembenahan saluran irigasi, hingga perbaikan jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan.
Tak hanya itu, sejumlah rumah warga di sekitar lokasi kegiatan juga mulai dipercantik untuk menunjang kesiapan penyelenggaraan acara. Namun kondisi ini menuai kritik karena pembangunan dinilai hanya terfokus pada area pelaksanaan kegiatan, sementara wilayah lain yang juga menjadi basis pertanian dan perikanan masih terabaikan.
Sorotan juga mengarah pada sejumlah ruas jalan yang kini diperbaiki, yang disebut merupakan bagian dari proyek infrastruktur dengan sumber anggaran Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara di wilayah lain seperti Boliyohuto dan sekitarnya, akses jalan pertanian yang rusak parah hingga kini belum mendapatkan perhatian serius.
Wakil Koordinator Pusat Forum Mahasiswa Nusantara (FMN), Rizal Agu, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa Gorontalo belum layak menjadi tuan rumah PENAS XVII.
Menurut Rizal, masih banyak persoalan mendasar yang belum mampu diselesaikan pemerintah, mulai dari gagal panen yang dialami petani, kesulitan ekonomi nelayan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
“Masih banyak petani yang gagal panen, nelayan yang hidup dalam kesulitan, sementara pemerintah justru sibuk membenahi lokasi acara demi kepentingan seremonial,” ujar Rizal.
Ia menilai pola pembangunan yang hanya terpusat pada kawasan pelaksanaan PENAS telah melukai rasa keadilan masyarakat di wilayah lain yang selama ini juga membutuhkan perhatian dan dukungan infrastruktur.
“Petani dan nelayan bukan hanya ada di Limboto. Mereka ada di seluruh wilayah Gorontalo dan punya hak yang sama untuk diperhatikan,” tegasnya.
Selain itu, Rizal juga menyoroti berbagai persoalan sektor pertanian dan perikanan yang hingga kini belum terselesaikan, termasuk masalah di kawasan Danau Limboto yang menjadi tempat bergantung hidup para nelayan namun terus dihadapkan pada berbagai persoalan tanpa solusi yang jelas.
Atas dasar itu, Rizal menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk membatalkan pelaksanaan PENAS XVII daripada memaksakan agenda yang dinilai belum didukung kesiapan yang matang.
“Lebih baik dibatalkan saja daripada dipaksakan. Jangan sampai agenda ini hanya menghabiskan anggaran dan pada akhirnya justru memperlihatkan ketidaksiapan Gorontalo di hadapan daerah lain. Pemerintah harus lebih fokus menyelesaikan persoalan nyata petani dan nelayan,” tutupnya.
