Akulturasipost, Pohuwato–Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus memperkuat upaya pembangunan kawasan pesisir melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu langkah tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dengan Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Drs. Halid K. Jusuf, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu membahas tindak lanjut Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program strategis pemerintah pusat yang difokuskan pada pengembangan kawasan pesisir sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima kabar positif terkait realisasi program KNMP. Dari sembilan usulan lokasi yang diajukan, tiga di antaranya dipastikan memasuki tahap kontrak pekerjaan pada tahun 2026.
Tiga lokasi tersebut masing-masing berada di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato, serta satu titik lainnya di Kecamatan Wanggarasi.
Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan rasa syukur atas progres tersebut. Menurutnya, kepastian tahapan kontrak menjadi harapan baru bagi masyarakat nelayan yang telah lama menantikan realisasi program tersebut.
“Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat nelayan di Pohuwato. Pemerintah daerah tentu menyambut positif karena program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Saipul.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengawal seluruh proses pelaksanaan agar berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Selain itu, Bupati Saipul berharap enam usulan lokasi KNMP lainnya juga dapat memperoleh perhatian pada tahap selanjutnya. Menurutnya, seluruh usulan yang diajukan merupakan kebutuhan nyata masyarakat pesisir dalam mendukung penguatan sektor perikanan dan ekonomi lokal.
“Kami berharap enam lokasi lainnya juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama karena program ini sangat dibutuhkan masyarakat pesisir,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Saipul juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, khususnya Direktorat Jenderal PSDKP, atas dukungan dan perhatian terhadap Kabupaten Pohuwato.
Ia turut meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terus membangun komunikasi aktif dengan pihak kementerian guna memperjuangkan program pembangunan dan dukungan anggaran bagi daerah.
“Saya meminta OPD terkait agar terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian sehingga berbagai program pembangunan dapat terus diperjuangkan demi percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP RI, Drs. Halid K. Jusuf, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendampingi pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pohuwato.
Menurut Halid, pendampingan diperlukan agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan menghasilkan kualitas pembangunan yang optimal.
“Kami akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini agar seluruh proses berjalan dengan baik dan memberikan hasil sesuai harapan bersama. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujar Halid.
(Tim Redaksi)
