AkulturasiPost,Pohuwato—Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Senin (27/04/2026). Momentum ini menjadi ajang refleksi sekaligus penegasan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran otonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Upacara tersebut dipimpin langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan dihadiri Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Beni Nento, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
Turut hadir Sekretaris Daerah Iskandar Datau, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, pejabat fungsional, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti jalannya upacara dengan khidmat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Saipul saat membacakan sambutan.
Ia menjelaskan, tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Tanpa koordinasi yang solid, tujuan besar pembangunan akan sulit tercapai secara optimal.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama, baik melalui integrasi perencanaan, penguatan reformasi birokrasi berbasis outcome, hingga digitalisasi pelayanan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Saipul menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah sebagai salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan. Ia mengakui, masih banyak daerah yang menghadapi tantangan berupa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.
“Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam menjawab kebutuhan pembangunan berbasis lokal,” ungkapnya.
Meski demikian, otonomi daerah juga membuka ruang luas bagi inovasi dan pengembangan potensi lokal. Namun, pelaksanaannya tetap harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus terus dijaga,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Bupati Saipul mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat menjadikan 30 tahun perjalanan otonomi daerah sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Semoga semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong dalam mewujudkan Asta Cita dan kemajuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.(Tim Redaksi)
