Akulturasipost,Gorontalo—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka kini menunjukkan skala yang tak lagi kecil. Dikutip dari Antara, hingga akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, Polri telah memiliki 1.147 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program tersebut. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut, fasilitas itu diproyeksikan melayani 3.972.500 penerima manfaat serta menyerap 56.750 tenaga kerja.
Dari total tersebut, 331 dapur telah beroperasi, 135 dalam tahap persiapan, 245 masih dibangun, dan 436 baru memasuki tahap peletakan batu pertama dengan target rampung pada 2026. Bahkan, Polri menargetkan total 1.500 unit SPPG berdiri hingga akhir 2026. Angka-angka ini menunjukkan satu hal: MBG bukan sekadar program sosial biasa, melainkan proyek berskala nasional dengan infrastruktur masif yang melibatkan institusi negara secara langsung.
Pertanyaannya kemudian mengemuka di ruang publik: ketika ribuan dapur dibangun oleh aparat negara—dan belum termasuk yang disebut berasal dari unsur TNI, partai politik, anggota legislatif, maupun pejabat lainnya—apakah ini murni agenda ketahanan gizi rakyat, atau ada dimensi politik dan ekonomi yang ikut mengalir di dalamnya?
Program yang diklaim untuk “mengenyangkan perut rakyat” itu kini berada di persimpangan persepsi. Di satu sisi, jutaan penerima manfaat dan puluhan ribu tenaga kerja menjadi bukti konkret dampak sosialnya. Di sisi lain, skala anggaran, jejaring pelaksana, serta keterlibatan institusi bersenjata memunculkan tanda tanya tentang tata kelola, transparansi, dan potensi kepentingan.
MBG mungkin sulit dihentikan bukan hanya karena alasan kebutuhan gizi, tetapi juga karena ia telah menjelma menjadi ekosistem proyek yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Di titik inilah publik berhak bertanya—dan negara berkewajiban menjawab dengan data yang terbuka serta pengawasan yang ketat.
Tim Redaksi
