Akulturasipost,POHUWATO – Polemik aktivitas pertambangan di wilayah konsesi PT GSM semakin menjadi bola panas. Di tengah belum tuntasnya pembahasan mengenai nasib dan hak hidup penambang lokal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)pada Selasa 6 Juli 2026, perusahaan malah melakukan pengangkutan talang-talang tradisional milik warga dengan alasan sterilisasi kawasan guna mencegah potensi adanya korban.
Langkah tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, dalam RDPU sebelumnya justru mencuat persoalan mengenai status perizinan perusahaan yang dinilai belum memperoleh kejelasan.
Sebelumnya, Izin Berusaha Berbasis Risiko PT GSM yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS) dengan KBLI 07301 terkait pertambangan emas dan perak sempat berstatus “Belum Terbit” disertai keterangan “pemenuhan persyaratan dilakukan melalui sistem OSS paling lambat 90 hari kerja sebelum perusahaan mulai beroperasi atau berproduksi.”
Namun, dalam RDPU yang turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, muncul informasi yang kembali memantik polemik. Data KBLI yang sebelumnya menjadi sorotan disebut sudah tidak lagi muncul dalam sistem OSS. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai dasar hukum operasional perusahaan sekaligus tindakan sterilisasi yang dilakukan terhadap peralatan milik penambang lokal.
Presiden Lembaga Aksi Bela Rakyat (LABRAK), Riefqy Athaullah, mengecam keras langkah perusahaan tersebut.
“Sungguh bengis, mereka seolah-olah tuan tanah yang mengusir para ‘tamu’ padahal dulunya para terdahulu kami-lah yang memandu arah jalan menuju emas-emas itu. Sepertinya kemunafikan penjajah dalam bisnis rempah-rempah pada jaman kolonial dapat dibayangkan.” tegas Riefqy.
Pada Rabu sore (22/7/2026), tim media mendapati sebuah kendaraan operasional jenis Light Vehicle (LV) milik perusahaan membawa tumpukan talang tradisional yang diduga milik warga menuju Mapolres Pohuwato.
Saat dikonfirmasi di lokasi, pihak perusahaan tidak memberikan keterangan kepada awak media. Sejumlah karyawan yang ditemui hanya mempersilakan wartawan menghubungi pimpinan perusahaan.
“Kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Nanti bapak ibu menghadap ke atasan kami,” ujar salah seorang karyawan sambil menurunkan talang-talang tersebut di lingkungan Polres Pohuwato.
Riefqy menilai tindakan perusahaan yang terus dilakukan di tengah polemik perizinan berpotensi memperburuk konflik sosial.
“Di satu sisi masyarakat diminta tidak anti terhadap investasi dan korporasi. Namun di sisi lain, apakah masyarakat harus diam ketika ada dugaan tindakan yang dianggap sewenang-wenang? Persoalan kelengkapan perizinan yakni Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PBBR) yang dipertanyakan publik justru belum memperoleh kejelasan, sementara aktivitas di lapangan terus berjalan dan makin gila,” katanya.
Kesedihan juga disampaikan para penambang yang mengaku kehilangan alat utama untuk mencari nafkah setelah talang mereka diangkut.
“Kemana lagi kami mengadu? Kepada siapa lagi kami memohon agar mata pencaharian kami dilindungi? Di mana keadilan sosial yang selama ini kami dengar?” ungkap seorang penambang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari PT GSM, Polres Pohuwato, maupun Pemerintah Daerah Pohuwato terkait alasan pengangkutan talang-talang milik warga maupun perkembangan polemik status perizinan yang menjadi perhatian publik.(Tim Redaksi)
