Akulturasipost, GORONTALO — Ketika DPP PDI Perjuangan tengah gencar membangun citra sebagai partai yang hadir dan berpihak kepada rakyat, kondisi di internal PDIP Gorontalo justru menuai sorotan. Seorang kader/simpatisan yang meminta namanya tidak disebutkan menilai kontras tersebut sebagai sesuatu yang ironis. Menurutnya, berbagai persoalan yang terus muncul di daerah berpotensi menggerus citra yang sedang dibangun DPP di tingkat nasional.
Sorotan itu semakin kuat setelah DPP PDIP menunjukkan kepedulian terhadap korban gempa di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim bantuan kemanusiaan, termasuk perhatian khusus bagi ibu hamil dan anak-anak. Langkah tersebut dinilai mencerminkan upaya partai menghadirkan wajah humanis di tengah masyarakat. “DPP sedang bekerja keras membangun kepercayaan publik. Tetapi di Gorontalo, citra itu justru berpotensi diruntuhkan oleh persoalan internal yang tidak segera diselesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, rentetan polemik di Gorontalo mulai dari dugaan kekerasan seksual yang menyeret kader sekaligus anggota DPRD Provinsi Gorontalo berinisial DH, desakan 10 dari 13 PAC PDIP se-Pohuwato kepada DPP, hingga sorotan dugaan Pokir yang mengaitkan nama La Ode Haimudin dalam isu KONI, harus menjadi alarm bagi struktur partai. Ia menegaskan, seluruh tudingan tersebut tetap harus diverifikasi melalui proses dan bukti yang sah. “Kami tidak meminta siapa pun dihukum sebelum terbukti. Yang kami minta adalah jangan ada persoalan yang dibiarkan menggantung,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan ketidakhadiran anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, Ance Robot, yang disebut tidak terlihat dalam sejumlah agenda kedewanan selama lebih dari dua bulan. Penjelasan fraksi mengenai kondisi kesehatan dan adanya surat keterangan dokter, menurutnya, harus dihormati. Namun komunikasi yang terbuka kepada publik tetap diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif mengenai pelaksanaan mandat rakyat.
Narasumber tersebut menilai suara 10 dari 13 PAC PDIP se-Pohuwato tidak semestinya dianggap sebagai upaya melemahkan partai. Sebaliknya, aspirasi dari struktur paling bawah harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi. “Jangan sampai kader dan simpatisan di bawah hanya diminta loyal ketika partai menghadapi masalah, tetapi ketika mereka menyampaikan kritik justru dianggap mengganggu,” tegasnya.
Ia mengatakan, PDIP Gorontalo membutuhkan keberanian melakukan koreksi internal secara terbuka. Dugaan pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum, dugaan pelanggaran etik diproses melalui mekanisme partai, persoalan kedewanan mengikuti aturan DPRD, sementara isu penggunaan anggaran harus diuji berdasarkan dokumen dan fakta. “Kalau memang tidak ada persoalan, jelaskan dan buktikan. Kalau ada persoalan, selesaikan. Jangan biarkan publik terus menerka-nerka,” ujarnya.
Menurutnya, menjaga marwah partai tidak cukup hanya dengan membangun citra melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. “DPP sedang berusaha memperbaiki dan membangun citra PDIP di mata rakyat. Jangan sampai di satu sisi pusat sedang membangun kepercayaan, tetapi di sisi lain daerah justru meruntuhkannya melalui persoalan yang tidak kunjung diselesaikan. Yang harus diselamatkan bukan kepentingan orang per orang, melainkan marwah PDIP dan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.(Tim Redaksi)
