POHUWATO, GORONTALO — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi pemandangan yang nyaris sulit dipisahkan dari sejumlah SPBU di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan disebut terjadi di berbagai titik. Konsumen harus menghabiskan waktu lebih lama hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Bahkan, persoalan menjadi semakin serius ketika stok di sejumlah SPBU disebut habis sebelum seluruh kendaraan yang telah mengantre mendapatkan pelayanan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: sebenarnya di mana letak persoalan kelangkaan BBM subsidi di Pohuwato?
Sebab, apabila pasokan dari hulu dinyatakan aman dan distribusi ke SPBU berjalan normal, mengapa konsumen justru harus berhadapan dengan antrean panjang dan kondisi stok kosong?
Persoalan ini tentu tidak cukup dijawab hanya dengan menyebut adanya peningkatan jumlah konsumen.
Masyarakat membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai bagaimana BBM subsidi didistribusikan, siapa saja yang memperoleh akses, berapa kuota yang diterima masing-masing SPBU, bagaimana pengawasan pembelian dilakukan, serta apakah terdapat pola pembelian berulang dalam jumlah tertentu yang ikut mempercepat habisnya stok di SPBU.
IMM POHUWATO Soroti Depot Pengguna Dispenser BBM “Pertamini”
Fenomena tersebut turut menjadi perhatian Kabid hikmah, politik dan kebijakan publik IMM cabang Pohuwato Sahyat Dalanggo yang akrab di sapa Aat.
Aat, meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Polres Pohuwato melakukan pemeriksaan terhadap depot-depot yang menggunakan dispenser BBM model “Pertamini”, khususnya berkaitan dengan asal-usul BBM yang mereka peroleh.
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi benar-benar sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Bukan Sekadar Antrean, Tetapi Soal Rantai Distribusi
Yang menjadi perhatian IMM POHUWATO bukan semata-mata panjangnya antrean di SPBU.
Aat, menyoroti dugaan adanya kendaraan atau depot tertentu yang melakukan pengisian secara berulang. Jika praktik semacam itu memang terjadi dan menggunakan BBM bersubsidi dalam volume yang signifikan, maka perlu dipastikan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan distribusi dan peruntukan BBM subsidi.
“Sehingga seharusnya ini menjadi perhatian Disperindagkop, belum lagi maraknya pemberitaan pengisian untuk depot-depot yang datang secara berulang sehingga berpotensi membuat antrian tambah panjang,” kata A’at.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diuji melalui data dan pemeriksaan di lapangan.
Sebab, apabila satu kendaraan atau pihak tertentu melakukan pembelian secara berulang, sementara konsumen lain masih menunggu dalam antrean panjang, maka muncul persoalan mengenai keadilan akses terhadap BBM bersubsidi.
BBM subsidi pada dasarnya merupakan barang yang mendapatkan dukungan pemerintah dan distribusinya memiliki aturan serta pengawasan. Karena itu, persoalan ketersediaannya tidak hanya berkaitan dengan apakah stok nasional atau regional mencukupi, tetapi juga bagaimana BBM tersebut sampai kepada konsumen yang memang menjadi sasaran.
Jika Stok Aman, Mengapa Cepat Habis?
Pertanyaan paling besar yang kini berada di tengah masyarakat adalah soal paradoks antara klaim ketersediaan stok dan fakta antrean panjang.
Jika stok benar-benar aman, maka perlu dijelaskan mengapa sejumlah SPBU dapat mengalami kekosongan dalam waktu tertentu.
Ada beberapa kemungkinan yang perlu diuji secara objektif.
Pertama, lonjakan konsumsi. Bisa saja terjadi peningkatan permintaan BBM akibat bertambahnya mobilitas masyarakat atau aktivitas ekonomi tertentu.
Kedua, ketidakseimbangan kuota antar-SPBU. Ada kemungkinan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kuota yang tersedia di SPBU tersebut.
Ketiga, pola pembelian berulang oleh pihak tertentu. Hal ini perlu diperiksa melalui rekaman transaksi, data kendaraan, sistem pencatatan pembelian, maupun pengawasan langsung di lapangan.
Keempat, distribusi yang tidak tepat waktu. Walaupun stok secara keseluruhan tersedia di tingkat distributor atau terminal, keterlambatan pengiriman ke SPBU tetap dapat menyebabkan kekosongan sementara di tingkat konsumen.
Kelima, pergeseran konsumen dari SPBU yang kehabisan stok ke SPBU lainnya. Kondisi ini dapat membuat antrean berpindah dan semakin panjang di titik tertentu.
Keenam, terdapat kemungkinan faktor lain yang belum diketahui publik.
Karena itu, menyimpulkan penyebab kelangkaan hanya dari satu faktor akan terlalu dini.
Depot Pertamini Perlu Dijelaskan Asal BBM-nya
Desakan IMM Pohuwato agar depot yang menggunakan dispenser model “Pertamini” diperiksa juga menimbulkan pertanyaan lain yang tidak kalah penting:
Dari mana BBM yang dijual kembali oleh depot-depot tersebut berasal?
Jika BBM tersebut berasal dari pembelian resmi dengan mekanisme yang diperbolehkan, maka aspek legalitas dan rantai pasoknya perlu dapat dijelaskan.
Namun apabila terdapat BBM subsidi yang dibeli dari SPBU kemudian dijual kembali dengan mekanisme tertentu, maka perlu dipastikan apakah praktik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan tidak berarti bahwa setiap depot atau pemilik Pertamini telah melakukan pelanggaran.
Justru pemeriksaan diperlukan untuk memisahkan mana aktivitas usaha yang legal dan mana yang berpotensi melanggar aturan.
Dalam konteks investigasi, pertanyaan tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan BBM tersedia, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa distribusinya berlangsung secara transparan dan tepat sasaran.
Polres Pohuwato Diminta Turun Tangan
Desakan kepada Polres Pohuwato juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan apakah terdapat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, sementara instansi teknis dapat melakukan pengawasan terhadap aspek distribusi, perdagangan, takaran, dan peruntukan.
Jika benar ada kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang, publik tentu berharap adanya pemeriksaan terhadap pola tersebut.
Berapa kali kendaraan tersebut mengisi?
Berapa volume yang dibeli?
Apakah pembelian dilakukan menggunakan BBM subsidi?
Apakah BBM tersebut kemudian digunakan sendiri atau dipindahkan dan dijual kembali?
Dan yang paling penting, apakah seluruh proses tersebut sesuai dengan aturan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak seharusnya dijawab berdasarkan asumsi, tetapi melalui data.
Antrean Panjang Jangan Sampai Menjadi Normal Baru
Bagi masyarakat kecil, antrean BBM bukan persoalan sederhana.
Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja harus habis di SPBU. Pengemudi angkutan harus menunggu. Pelaku usaha harus menghitung ulang biaya operasional. Bahkan masyarakat yang hanya membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari harus menghadapi ketidakpastian apakah ketika sampai di SPBU stok masih tersedia.
Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, maka yang muncul bukan hanya ketidaknyamanan, tetapi juga potensi gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, persoalan antrean BBM subsidi di Pohuwato harus dilihat sebagai persoalan tata kelola distribusi, bukan sekadar persoalan panjangnya antrean.
Publik berhak mengetahui apakah kuota BBM subsidi Pohuwato memang mencukupi kebutuhan masyarakat.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan terhadap pembelian berulang.
Dan publik berhak mendapatkan kepastian bahwa BBM subsidi tidak bocor dari sasaran yang seharusnya menerima manfaatnya.
Saatnya Data Dibuka
Desakan IMM POHUWATO seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pengelola SPBU, serta instansi terkait untuk duduk bersama dan membuka persoalan ini secara terang.
Data mengenai kuota, realisasi penyaluran, jumlah SPBU, frekuensi distribusi, stok harian, hingga pola konsumsi dapat menjadi dasar untuk menjawab mengapa antrean terus terjadi.
Jika ternyata masalahnya murni karena konsumsi meningkat, pemerintah Pohuwato harus menjelaskan langkah antisipasinya.
Jika masalahnya distribusi, maka titik hambatnya harus dibuka.
Jika ada pembelian berulang yang tidak wajar, maka perlu diperiksa.
Jika ada dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, maka harus ditindak sesuai ketentuan.
Dan jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan tersebut juga penting diumumkan kepada publik agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab.
Masyarakat membutuhkan BBM tersedia, distribusi transparan, harga sesuai ketentuan, dan subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Antrean panjang yang terus berulang di berbagai SPBU Pohuwato kini menyisakan satu pertanyaan besar:
BBM subsidi sebenarnya langka karena pasokannya memang terbatas, distribusinya bermasalah, konsumsi meningkat, atau ada persoalan lain di sepanjang rantai distribusinya?
Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan pemeriksaan terbuka, data yang transparan, dan pengawasan yang benar-benar turun sampai ke lapangan.
