Pohuwato — Menyusul sorotan tajam terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan, desakan publik agar Pemerintah Kabupaten Pohuwato segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pejabat eselon II kini menguat.
Bupati Pohuwato dinilai perlu mengambil langkah tegas dengan menempatkan pejabat sesuai kemampuan, integritas, dan kapasitas manajerial, bukan sekadar berdasarkan kedekatan atau faktor nonprofesional lainnya.
Berbagai kalangan menilai, krisis kesehatan yang terjadi — mulai dari lonjakan kematian bayi hingga merebaknya kembali kasus malaria — hanyalah puncak gunung es dari persoalan manajerial di birokrasi daerah. Banyak jabatan strategis justru diisi oleh pejabat yang tak mampu menjalankan fungsi kepemimpinan teknis secara efektif.
> “Kita tidak bisa terus membiarkan jabatan penting diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Pohuwato butuh pembenahan total di tingkat pimpinan OPD,” tegas salah satu tokoh masyarakat di Marisa, Kamis (16/10).
Desakan ini bukan semata bentuk kritik, tetapi panggilan untuk reformasi manajemen pemerintahan daerah, agar Bupati dapat menempatkan pejabat yang benar-benar memiliki visi, keahlian, dan tanggung jawab moral terhadap jabatan publik.
Sejumlah pengamat juga mengingatkan, jabatan eselon II memiliki peran vital dalam keberhasilan pembangunan daerah. Tanpa kemampuan manajerial yang kuat, kebijakan hanya akan berhenti di atas kertas, sementara masalah di lapangan semakin menumpuk.
“Langkah paling realistis adalah memarkir sementara pejabat yang terbukti gagal, dan memberi kesempatan bagi ASN yang lebih kompeten untuk memimpin,” ujar Andika Lamusu, seorang tokoh pemuda Pohuwato
Kini, bola panas berada di tangan Bupati Pohuwato. Publik menanti langkah berani untuk menata ulang struktur birokrasi daerah agar lebih responsif dan profesional. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak akan lahir dari pejabat yang sekadar hadir di ruangan yang Asal Bapak Senang, tetapi dari pemimpin yang mampu mengeksekusi kebijakan secara nyata.
