Akulturasipost,Pohuwato—Saipul A. Mbuinga meresmikan Kantor Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Senin (16/02/2026), sebagai simbol penguatan pelayanan publik di tingkat desa. Peresmian tersebut turut dihadiri Camat Randangan Saharudin Saleh, Danramil Marisa, Sekretaris Dinas PMD Arifin Daiponta, Ketua APDESI Pohuwato Sirwan Mohi, Kabag Prokopim Ikbal Mbuinga, Kepala Desa Omayuwa Artono Husuna, jajaran pemerintah kecamatan dan desa, BPD se-Kecamatan Randangan, serta tokoh masyarakat dan agama.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul mengapresiasi terbangunnya kantor desa yang representatif dan menegaskan bahwa kehadiran gedung baru harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kantor desa bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat administrasi, koordinasi, dan ruang interaksi antara pemerintah desa dan warga.
Ia menyebut Desa Omayuwa yang definitif sejak 2003 dengan jumlah penduduk sekitar 1.600 jiwa, sudah selayaknya memiliki fasilitas pemerintahan yang memadai. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut serta terus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun desa.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada kepala desa, BPD, dan masyarakat atas dukungan serta kebersamaan yang memungkinkan pembangunan kantor desa dapat terealisasi. “Gedung ini adalah milik bersama. Rawat dan manfaatkan untuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Omayuwa, Artono Husuna, melaporkan bahwa desa yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Imbodu pada 2003 tersebut hingga 2026 telah dipimpin enam kepala desa dan penjabat kepala desa. Dengan luas wilayah 27,53 kilometer persegi dan terdiri dari tiga dusun, mayoritas penduduk Desa Omayuwa berasal dari suku Gorontalo.
Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Saipul Mbuinga sebagai simbol mulai difungsikannya kantor desa yang baru, dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah ruangan bersama camat dan kepala desa. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tim Redaksi
