Akulturasipost, POHUWATO— Setelah berbulan-bulan polemik bergulir tanpa forum resmi yang mempertemukan seluruh pihak, 6 Juli 2026 diperkirakan menjadi hari paling dinanti masyarakat Pohuwato.
Untuk pertama kalinya, DPRD Kabupaten Pohuwato akan membuka ruang bagi perusahaan, pemerintah, aparat penegak hukum, instansi teknis, LSM LABRAK, dan perwakilan penambang tradisional untuk menyampaikan penjelasan dalam satu forum yang sama.
Agenda tersebut bukan lahir secara tiba-tiba. Di baliknya terdapat permohonan resmi LSM LABRAK yang meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap berbagai persoalan yang berkembang di wilayah pertambangan Nanasi.
Selama ini, masyarakat hanya menerima penjelasan yang terpisah-pisah. Kini, forum DPRD menjadi kesempatan untuk mempertemukan seluruh keterangan tersebut dengan dokumen dan dasar hukum yang menjadi landasannya.
Bagi masyarakat, RDP ini dipandang sebagai momentum untuk memperoleh kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Bagi DPRD, ini menjadi ujian atas fungsi pengawasan. Sementara bagi seluruh pihak yang diundang, forum ini merupakan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Perhatian masyarakat kini tertuju pada satu ruang sidang. Bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan untuk memperoleh jawaban yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah yang membuat RDP 6 Juli menjadi agenda yang dinanti banyak pihak.
