POHUWATO — Kegiatan jalan sehat Pani Gold Care 2026 yang diikuti jajaran Forkopimda Pohuwato bersama pihak perusahaan menuai sorotan dari kalangan penambang tradisional. Ismail Tino, perwakilan penambang, mempertanyakan makna kebersamaan pemerintah ketika di sisi lain persoalan masyarakat penambang justru dinilai belum mendapatkan sikap yang tegas.
Menurut Ismail, publik dapat melihat bagaimana pemerintah dan pejabat daerah hadir dalam kegiatan bersama perusahaan. Namun, ketika penambang tradisional menghadapi persoalan serius terkait talang-talang mereka yang disebut telah diangkut atau diamankan oleh pihak perusahaan, pemerintah dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang sama.
“Kalau bersama perusahaan pemerintah bisa jalan sehat. Tapi ketika talang penambang diambil, pemerintah ke mana? Kami tidak melihat sikap yang jelas sampai hari ini,” tegas Ismail Tino.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai perkara kecil. Talang merupakan alat kerja penambang tradisional untuk menghidupi keluarga. Ketika alat itu diambil, maka yang terganggu bukan sekadar aktivitas menambang, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.
Ismail meminta Bupati Pohuwato tidak hanya hadir dalam ruang-ruang seremonial bersama perusahaan, tetapi juga hadir ketika rakyat menghadapi persoalan. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan bahwa seluruh warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan pemerintahan, termasuk penambang tradisional yang selama ini berada di posisi paling rentan.
“Jangan sampai pemerintah terlihat sangat dekat ketika bersama perusahaan, tetapi diam ketika rakyat kehilangan alat kerjanya. Kalau memang ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Kalau ada penyitaan atau pengangkutan alat, jelaskan dasar kewenangannya. Jangan rakyat dibiarkan bertanya-tanya,” katanya.
Sorotan Ismail juga menyentuh soal rasa keadilan. Ia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan muncul kesan bahwa perusahaan mendapatkan ruang untuk bergerak dan berkomunikasi dengan pemerintah, sementara masyarakat penambang justru harus berjuang sendiri ketika berhadapan dengan persoalan hukum maupun tindakan terhadap alat kerja mereka.
“Pemerintah harus memilih berdiri sebagai pemerintah, bukan terlihat hanya berdiri di satu sisi. Kami tidak meminta dibela kalau kami salah. Kami hanya meminta hukum dijalankan secara adil dan pemerintah hadir memberikan kepastian,” ujar Ismail.
Bagi Ismail, ukuran keberpihakan pemerintah bukanlah seberapa sering pejabat berdiri bersama perusahaan dalam kegiatan seremonial, melainkan seberapa cepat pemerintah hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kepastian. “Jalan sehat boleh bersama perusahaan. Tetapi jangan sampai rakyat justru dibuat berjalan sendiri,” tegasnya.
