Akulturasipost, Pohuwato — Pernyataan Golkar yang menyebut Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail tidak memberikan manfaat bagi rakyat kembali mendapat sorotan. Aktivis sekaligus penambang Pohuwato, Irwan Hanggu, menilai polemik tambang di kawasan Nanasi justru menjadi salah satu contoh paling nyata untuk menguji pernyataan tersebut. Terlebih, persoalan itu bukan perkara yang belum diketahui pemerintah. Pada 1 Agustus 2026, perwakilan penambang tradisional Pohuwato bahkan telah menemui langsung Gusnar di rumah dinas gubernur untuk menyampaikan keluhan mereka.
Dalam pertemuan tersebut, para penambang mengeluhkan larangan beraktivitas dan memasang talang di aliran Sungai Kaya, Nanasi dan sekitarnya. Mereka menyebut aktivitas tersebut telah dilakukan secara turun-temurun selama puluhan tahun dan menjadi sumber penghidupan keluarga. Para penambang juga mengaku sejumlah talang mereka dirusak dan disita. Bagi Irwan, fakta bahwa rakyat sampai harus datang langsung ke rumah dinas gubernur menunjukkan betapa seriusnya persoalan yang mereka hadapi. “Mereka datang bukan meminta kemewahan. Mereka datang membawa keluhan tentang alat kerja dan sumber penghidupan. Ketika rakyat sudah datang mengadu langsung kepada gubernur, maka yang ditunggu setelah itu adalah tindakan nyata, bukan sekadar pertemuan.”
Ironisnya, dalam pertemuan tersebut Gusnar sendiri menyampaikan pandangan bahwa sungai yang mengalir di kawasan konsesi merupakan bagian dari bentang alam dan material emas yang dibawa aliran sungai semestinya dapat memberi manfaat bagi rakyat. Bahkan, Gusnar menyampaikan gagasan agar perusahaan dapat berdampingan dengan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tradisional tersebut. “Kalau itu memang pemikiran gubernur, kami tentu menyambut baik. Tetapi sekarang pertanyaannya sederhana: apa tindak lanjut konkretnya? Karena rakyat tidak hidup dari kalimat yang indah. Rakyat hidup dari kepastian,” kata Irwan.
Menurut Irwan, di sinilah ukuran kinerja seorang gubernur seharusnya diletakkan. Bukan pada seberapa bagus pemerintah menyampaikan gagasan, tetapi seberapa jauh gagasan tersebut berubah menjadi kebijakan dan penyelesaian. Jika setelah audiensi masyarakat masih menghadapi persoalan talang, kem, tali asih dan ketidakpastian mengenai aktivitas mereka, maka wajar apabila masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas kehadiran pemerintah. “Rakyat sudah menyampaikan masalahnya langsung kepada gubernur. Sekarang bola ada di tangan pemerintah. Jangan rakyat terus diminta bersabar sementara sumber penghidupannya terus berada dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Irwan juga menyoroti persoalan tali asih dan penggusuran kem penambang yang kembali mencuat di lapangan. Pemberitaan terbaru mengenai pembongkaran kem di Ilota Kiri menyebut sejumlah warga mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai pembayaran setelah kem mereka dibongkar. Pihak perusahaan maupun aparat terkait masih perlu memberikan penjelasan mengenai dasar, prosedur dan mekanisme penyelesaiannya. “Bagi orang yang punya jabatan mungkin kem itu hanya bangunan. Bagi penambang, itu tempat mereka mencari makan. Ketika kem diratakan, yang ikut diratakan adalah rasa aman dan harapan keluarga mereka. Karena itu pemerintah harus melihat persoalan ini dengan hati,” ujar Irwan.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo menjelaskan secara terbuka seluruh aspek legalitas dan perizinan yang menjadi pertanyaan masyarakat. Irwan menegaskan dirinya tidak ingin mendahului proses hukum dengan menyimpulkan bahwa pihak perusahaan melakukan pelanggaran. Namun, menurutnya, pemerintah wajib memberikan informasi yang terang agar masyarakat tidak terus hidup dalam kabut ketidakpastian. “Kalau izin lengkap, katakan lengkap. Kalau ada yang masih harus disesuaikan atau dipenuhi, jelaskan. Hukum harus terlihat sama di hadapan rakyat dan korporasi. Jangan rakyat kecil begitu mudah diminta patuh, sementara ketika menyangkut kepentingan besar masyarakat justru harus menunggu jawaban,” katanya.
Polemik itu, lanjut Irwan, menjadi semakin relevan di tengah perdebatan politik mengenai kinerja Gusnar–Idah. Ketika Golkar menyebut pemerintahan tidak memberikan manfaat dan Demokrat menyatakan biarlah masyarakat yang menilai, menurut Irwan, rakyat Pohuwato sebenarnya tidak membutuhkan perdebatan panjang untuk menentukan ukuran. “Tidak perlu rakyat diajari bagaimana menilai. Lihat Nanasi. Rakyat sudah mengadu langsung kepada gubernur. Rakyat sudah menyampaikan keluhan. Sekarang lihat apakah setelah itu ada penyelesaian yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari situlah rakyat akan memberikan penilaian paling jujur,” tegasnya.
Irwan pun menutup kritiknya dengan meminta gubernur tidak membiarkan harapan yang pernah muncul dalam pertemuan dengan penambang berubah menjadi kekecewaan. “Jangan sampai rakyat datang membawa harapan, pulang membawa kata-kata, lalu kembali menghadapi masalah yang sama. Gubernur sudah mendengar suara mereka. Sekarang rakyat menunggu apakah suara itu benar-benar didengar. Kalau pemerintah mampu menyelesaikan persoalan Nanasi secara adil, memberikan kepastian hukum, memperjelas perizinan dan menyelesaikan persoalan tali asih, rakyat pasti bisa melihat manfaatnya. Tetapi kalau semuanya berhenti pada meja pertemuan, maka kritik Golkar tentang buruknya kinerja akan semakin mudah dipercaya oleh rakyat,” Tutup Irwan Hanggu.(Tim Redaksi)
