Akulturasipost Gorontalo – Aktivis muda Gorontalo, Majid Mustaki, kembali melontarkan pernyataan tegas terkait nasib 328 guru tenaga kontrak Non-ASN Non Data Base yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status. Momentum Peringatan Hari Guru dimanfaatkan Majid untuk mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo agar tidak lagi menunda langkah nyata dalam memperjuangkan hak para tenaga pendidik tersebut.
Majid, yang turun langsung membersamai aksi para guru, dengan tegas meminta Gubernur Gorontalo untuk segera menemui Menteri PAN-RB dan memperjuangkan agar 328 guru tersebut dapat diakomodir melalui skema PPPK Paruh Waktu.
“Gubernur harus bergerak cepat. Temui Menpan RB dan perjuangkan 328 guru ini. Mereka bukan angka—mereka adalah orang-orang yang setiap hari mengajar dan mengabdi tanpa kepastian. Pemerintah tidak boleh terus membiarkan mereka terkatung-katung,” tegas Majid.
Tidak hanya menekan eksekutif, Majid juga mengingatkan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan persoalan ini mendapat perhatian serius. Ia mendesak DPRD menunjukkan keberpihakan melalui langkah konkret.
“Jika 328 guru honor ini tidak terakomodir dalam skema PPPK Paruh Waktu, maka DPRD Provinsi Gorontalo harus mengeluarkan rekomendasi tegas untuk mengganti Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gorontalo. Kegagalan memperjuangkan nasib guru adalah kegagalan kepemimpinan,” ujarnya.
Majid menilai BKD memiliki peran strategis dalam proses data, kebijakan, serta komunikasi teknis terkait tenaga kontrak. Karena itu, ketidakmampuan BKD memperjuangkan 328 guru tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan tanpa evaluasi.
“Posisi pimpinan BKD adalah amanah. Jika amanah itu tidak dijalankan, maka sudah sewajarnya diganti. Kita butuh pemimpin yang berpihak dan bekerja untuk rakyat, bukan yang hanya duduk menunggu instruksi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Majid menegaskan bahwa Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Pendidikan siap mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah tidak segera memberikan solusi dalam waktu dekat.
“Jika tidak ada solusi konkret, Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Pendidikan akan turun ke jalan. Ini bentuk kepedulian kami terhadap masa depan pendidikan Gorontalo,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Majid mengingatkan bahwa Hari Guru seharusnya menjadi momentum untuk memperjuangkan keadilan bagi para pendidik, bukan sekadar acara seremonial.
“Menghargai guru berarti memperjuangkan haknya. Dan itulah yang seharusnya dilakukan pemerintah hari ini,” pungkasnya.
