Uang Empati atau Strategi Bungkam? Ketika Rp10 Juta dan Sepucuk Surat Menguji Akal Sehat Publik
Oleh: Riefqy Athaullah, S.H.
Presiden LABRAK (Lembaga Aksi Bela Rakyat)
Editor : Tim Redaksi
—
Tragedi tambang emas ilegal Bulangita kembali mengguncang kesadaran publik. Bukan lagi soal longsor atau nyawa yang melayang di lubang tambang, melainkan drama pasca tragedi yang lebih mencengangkan: uang Rp10 juta yang disebut sebagai “bentuk empati”, tapi disertai surat pernyataan keluarga korban yang telah dikonsep sebelumnya.
Sontak publik bertanya: Empati macam apa yang harus ditandai dengan dokumen formal?
Seorang warga dengan getir berkata,
“Kalau ini benar sekadar empati, untuk apa ada surat pernyataan? Kenapa sudah dikonsep duluan?”
Pertanyaan itu menggema, dan kini menjadi simbol kegelisahan masyarakat akan praktik “pengkondisian” yang diduga terjadi di balik layar.
—
Empati Tak Butuh Konsepan
Empati sejatinya adalah refleksi kemanusiaan, bukan transaksi administratif.
Ketika seseorang benar-benar berempati, ia tidak menuntut tanda tangan, apalagi surat yang seolah menghapus hak korban untuk menuntut keadilan.
Jika ada “uang empati” yang disertai surat pernyataan tidak menuntut, maka itu sudah keluar dari makna kemanusiaan bergeser ke arah rekayasa hukum.
Dalam kasus Bulangita, informasi di lapangan menyebut bahwa surat pernyataan itu berisi tiga hal sensitif:
1. Keluarga tidak keberatan,
2. Tidak akan menuntut pihak tertentu,
3. Kejadian dianggap musibah belaka.
Tiga poin ini terlihat sederhana, namun sesungguhnya bisa menjadi alat legalisasi untuk melemahkan proses hukum.
—
Ketika Empati Menjelma Jadi Strategi
Mari kita bicara jujur: jika benar pemberian itu murni empati, kenapa ada dokumen yang sudah disiapkan sebelum uang diberikan?
Jika niatnya tulus, kenapa harus ada kalimat tidak menuntut?
Kehadiran surat seperti ini justru mengindikasikan adanya motif tersembunyi — upaya untuk menutup ruang keadilan dan mengkondisikan keluarga agar diam.
Publik harus paham: empati tidak memerlukan syarat hukum, tapi upaya mengaburkan keadilan sering kali membungkus dirinya dengan kata “empati”.
—
Potensi Pelanggaran Hukum
Jika surat pernyataan itu dijadikan dasar untuk menghentikan pelaporan atau menutup penyelidikan, maka itu bisa masuk ke ranah pidana.
Pasal 221 KUHP secara tegas melarang setiap tindakan yang menyembunyikan pelaku, barang bukti, atau membantu seseorang menghindari proses hukum.
Selain itu, UU Minerba juga menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal tetap merupakan tindak pidana, terlepas ada atau tidaknya surat pernyataan dari keluarga korban.
Artinya, hukum tidak bisa ditawar dengan empati, apalagi dengan uang.
—
Jangan Bungkam Hukum dengan Surat dan Uang
Temuan tentang surat pernyataan ini mengubah arah kasus Bulangita.
Bukan lagi sekadar soal santunan, melainkan dugaan kuat adanya pengondisian keluarga korban dan upaya cuci tangan dari sanksi pidana.
Kita tidak bisa membiarkan praktik seperti ini tumbuh subur. Karena jika dibiarkan, maka bukan hanya tambang yang runtuh — tapi juga kepercayaan publik terhadap keadilan.
“Jangan bungkam hukum dengan surat dan uang.”
Jangan biarkan rasa kemanusiaan dijadikan tameng untuk menyembunyikan pelanggaran.
—
Satu Pertanyaan untuk Kita Semua
Apakah nyawa penambang dan proses hukum bisa dibungkam dengan Rp10 juta dan secarik kertas?
Jika ya, maka keadilan di negeri ini telah tergadai dengan harga empati palsu.
Jika tidak, maka sudah seharusnya aparat hukum turun tangan menelusuri siapa yang menyiapkan surat itu, dan apa maksud di baliknya.
—
Drama ini belum selesai. Bahkan, mungkin baru dimulai.
Dan publik berhak tahu, siapa yang sesungguhnya bermain di balik tragedi Bulangita.
